REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Pemerintah Afghanistan yang dikendalikan Taliban memutuskan untuk menutup Kementerian Urusan Perempuan. Sebagai gantinya, pemerintah melahirkan kementerian baru yang tidak ada hubungannya dengan urusan perempuan.

Taliban menurunkan papan nama Kementerian Urusan Perempuan dan menggantinya dengan Kementerian Dorongan dan Promosi Kebajikan Serta Pencegahan Kejahatan. Peristiwa ini terjadi pada Jumat (17/9).

Sebelum pergantian papan dari Kementerian Urusan Perempuan, lembaga itu telah lebih dulu dikeluarkan dari kabinet sementara Taliban. Kelompok ini telah mengumumkan jajaran pejabat pemerintah baru Afghanistan lebih dari sepuluh hari lalu.

Sejumlah pegawai perempuan dari kementerian yang digantikan itu berkumpul di pintu gerbang gedung. Mereka meminta Taliban untuk mengizinkan kembali bekerja karena perlu memberi makan keluarga.

Taliban telah menyatakan sedang mengerjakan prinsip-prinsip bagi perempuan dalam bekerja. Melalui prinsip-prinsip itu, perempuan dapat tetap bekerja tetapi kelompok yang berkuasa ini belum mengomentari aktivasi Kementerian Urusan Perempuan.

Dalam arahan Kementerian Pendidikan baru-baru ini, Taliban hanya mengizinkan siswa dan guru laki-laki untuk menghadiri sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Pengumuman tersebut tidak menyebutkan perempuan dalam anjuran tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika