REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Presiden Tunisia Kais Saied pada Senin (20/9) telah menetapkan aturan pemerintahan transisi, dan akan memperkenalkan undang-undang pemilu baru. Hal tersebut disampaikan setelah delapan minggu Saeid merebut kekuasaan eksekutif.
Saeid mengumumkan aturan pemerintahan transisi dalam sebuah pidato kepada para pendukungnya di Sidi Bouzid, yaitu wadah revolusi Tunisia 2011 yang membawa demokrasi dan memicu Arab Spring. Dalam pidatonya Saied tidak memberikan perincian tentang aturan pemerintahan transisi atau undang-undang pemilu yang baru.
Bulan ini seorang penasihat Saied mengatakan kepada Reuters bahwa, Saied berencana untuk menangguhkan konstitusi dan menawarkan versi baru untuk referendum. Saied mengatakan, tindakannya telah sesuai dengan konstitusi.
Sementara seorang pejabat di Partai Ennahda, Habib Khedher, mengatakan, penerapan aturan transisi sama dengan menangguhkan konstitusi. "Kita berada dalam gerakan revolusioner korektif," kata Saied.
Saied memberhentikan perdana menteri, menangguhkan parlemen dan mengambil alih semua kekuasaan pemerintahan pada 25 Juli. Namun hingga saat ini dia belum menunjuk perdana menteri baru atau menyatakan peta jalan untuk masa depan Tunisia. Tindakan Saeid telah meningkatkan kekhawatiran di kalangan oposisi.
Baca juga : BTS Pidato di Hadapan PBB di New York
Serangkaian penangkapan dan larangan bepergian telah memicu ketakutan terkait hak-hak yang dimenangkan dalam pemberontakan 2011. Saied mengatakan, kebebasan akan dihormati dan mengulangi janjinya untuk menunjuk perdana menteri baru.
Namun, langkahnya sejauh ini telah terbukti membuat negara mengalami stagnasi ekonomi. Selain itu, terjadi kelumpuhan politik yang membuat elit pemerintahan, terutama parlemen, sangat tidak populer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
