REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras upaya kudeta di Sudan, dan bersumpah untuk mendukung pemerintah yang diakui secara internasional.
Guterres memperingatkan "setiap upaya untuk melemahkan transisi politik Sudan akan membahayakan kemajuan yang diperoleh dengan susah payah di bidang politik dan ekonomi," kata juru bicaranya, Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.
"Sekretaris Jenderal menyerukan semua pihak untuk tetap berkomitmen pada transisi dan realisasi aspirasi rakyat Sudan untuk masa depan yang inklusif, damai, stabil, dan demokratis," kata Dujarric.
"PBB mendukung Pemerintah dan rakyat Sudan dalam masalah ini," tutur dia.
Militer Sudan mengatakan pihaknya menggagalkan upaya kudeta pada Selasa pagi (20/9) dan menangkap 21 perwira militer dan puluhan tentara.
Perdana Menteri Abdullah Hamdok menuduh para pendukung mantan rezim Omar al-Bashir berada di balik upaya penggulingan militer.
"Apa yang terjadi adalah kudeta yang diatur oleh faksi-faksi di dalam dan di luar angkatan bersenjata dan ini merupakan perpanjangan dari upaya sisa-sisa sejak jatuhnya rezim sebelumnya untuk membatalkan transisi demokrasi sipil," kata Hamdok dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi.
"Upaya ini didahului oleh persiapan ekstensif yang diwakili oleh pelanggaran hukum di kota-kota dan eksploitasi situasi di timur negara itu,” tutur dia.
Militer menggulingkan Presiden Omar al-Bashir yang sudah lama menjabat pada April 2019 setelah aksi protes massal menentang pemerintahannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika