REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Amerika Serikat (AS) dan Prancis bergerak untuk memperbaiki hubungan pada Rabu (22/9). Prancis setuju untuk mengirim duta besarnya kembali ke Washington dan Gedung Putih mengakui kekeliruan dalam menengahi kesepakatan dengan Australia tanpa berkonsultasi dengan sekutunya itu.
"Kedua pemimpin sepakat bahwa situasi akan diuntungkan dari konsultasi terbuka di antara sekutu mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan strategis bagi Prancis dan mitra Eropa kami," kata pernyataan bersama AS dan Prancis.
Presiden AS Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara melalui telepon selama 30 menit. Kedua pemimpin sepakat untuk menggelar konsultasi mendalam untuk membangun kembali kepercayaan dan bertemu di Eropa pada akhir Oktober.
"Presiden Biden menyampaikan komitmennya yang berkelanjutan dalam hal itu," ujar pernyataan tersebut.
Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan, Washington berkomitmen untuk meningkatkan dukungan terhadap operasi kontra-terorisme di Sahel yang dilakukan oleh negara-negara Eropa. AS menyarankan kelanjutan dari dukungan logistik daripada mengerahkan pasukan khusus.
Seruan Biden kepada Macron adalah upaya untuk memperbaiki hubungan setelah Prancis menuduh sekutunya itu menikamnya dari belakang. Tuduhan ini muncul usai Australia membatalkan kontrak senilai 40 miliar dolar AS untuk kapal selam konvensional dan memilih kapal selam bertenaga nuklir yang akan dibangun dengan AS dan teknologi Inggris sebagai gantinya. Marah dengan kesepakatan Australia, Inggris, AS (AUKUS), Prancis menarik duta besarnya dari Washington dan Canberra.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki menggambarkan panggilan itu sebagai komunikasi yang ramah dan terdengar penuh harapan untuk meningkatkan hubungan. "Presiden telah melakukan panggilan telepon yang bersahabat dengan presiden Prancis di mana mereka sepakat untuk bertemu pada Oktober dan melanjutkan konsultasi erat dan bekerja sama dalam berbagai masalah," katanya.
Ditanya apakah Biden meminta maaf kepada Macron "Dia mengakui bahwa mungkin ada konsultasi yang lebih besar," ujar Psaki,
Prancis memiliki 5.000 personel pasukan kontra-terorisme yang kuat yang memerangi milisi di seluruh Sahel. Negara itu mengurangi kontingennya menjadi 2.500-3.000, memindahkan lebih banyak aset ke Niger, dan mendorong negara-negara Eropa lainnya untuk menyediakan pasukan khusus untuk bekerja bersama pasukan lokal. AS memberikan dukungan logistik dan intelijen.
Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan AS militer akan terus mendukung operasi Prancis. Namun, dia menolak untuk berspekulasi tentang potensi peningkatan atau perubahan di pendampingan AS di wilayah itu.
"Ketika saya melihat kata kerja memperkuat, apa yang saya ambil adalah bahwa kita akan tetap berkomitmen untuk tugas itu," kata Kirby.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
