REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA - Pemerintah baru yang dipimpin Partai Buruh Australia telah mencapai penyelesaian 555 juta euro (583,58 juta dolar AS) atas keputusan membatalkan kesepakatan kapal selam Prancis. Ini merupakan langkah yang diharapkan Canberra akan membantu memperbaiki keretakan antara kedua negara sejak tahun lalu.
Pada Sabtu (11/6/2022) dalam konferensi pers di Sydney, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa pemerintahnya telah mencapai penyelesaian yang adil dan setara dengan Naval Group. Albanese mengatakan penyelesaian itu akan memungkinkan Australia untuk bergerak maju dalam hubungannya dengan Prancis.
"Mengingat beratnya tantangan yang kita hadapi baik di kawasan maupun secara global, penting bahwa Australia dan Prancis sekali lagi bersatu untuk mempertahankan prinsip dan kepentingan bersama kita," kata Albanese dalam pernyataan terpisah.
Australia membatalkan pesanan multi-miliar dolar untuk kapal selam dengan galangan kapal militer Prancis Naval Group tahun lalu. Sebagai gantinya Australia memilih kesepakatan alternatif dengan Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Kesepakatan trilateral adalah untuk armada kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi AS dan Inggris.
Langkah itu membuat marah Paris dan memicu krisis diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini juga membuat marah Cina, kekuatan besar yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik.
Australia, AS, Prancis, dan mitranya semuanya telah menyatakan keprihatinannya tentang pengaruh China yang berkembang di Pasifik, wilayah yang secara tradisional berada di bawah kekuasaan mereka. Kekhawatiran mereka meningkat setelah China dan Kepulauan Solomon menandatangani pakta keamanan di awal tahun.
"Kami sangat menghormati peran dan keterlibatan aktif Prancis di Indo-Pasifik," kata Albanese. Dia juga menantikan untuk menerima undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengunjungi Paris
Ikuti Whatsapp Channel Republika
