REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Australia tidak berjanji untuk mendukung Amerika Serikat (AS) dalam setiap konflik militer atas Taiwan sebagai imbalan kesepakatan kapal selam serang bertenaga nuklir. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, pada Ahad (19/3/2023) mengatakan, Australia sama sekali tidak memberikan komitmen dukungan kepada AS terkait konflik atas Taiwan dengan imbalan akses ke kapal selam.
"Tentu saja tidak, dan juga tidak dicari. Sama sekali tidak ada kewajiban quid pro quo di Australia dari kesepakatan itu," ujar Marles kepada televisi ABC.
Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Cina tidak pernah meninggalkan opsi kekuatan untuk merebut kembali pulau itu. Presiden Joe Biden mengatakan, Amerika Serikat akan membela Taiwan jika terjadi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Cina.
Di bawah kesepakatan AUKUS, Australia, AS, dan Inggris meluncurkan proyek multi-dekade. Australia akan membeli kapal selam militer kelas Virginia AS. Inggris dan Australia kemudian akan memproduksi dan mengoperasikan kelas kapal selam baru, SSN-AUKUS. Pemerintah Australia mengatakan, kesepakatan proyek kapal selam tenaga nuklir itu mencapai 246 miliar dolar AS. Proyek ini diperlukan untuk menghadapi pembangunan militer Cina di wilayah Indo-Pasifik.
Di bawah kesepakatan AUKUS, AS akan menjual tiga kapal selam Australia, yang dibangun oleh General Dynamics, pada awal 2030-an. Program AUKUS dimulai dengan investasi sebesar 4 miliar dolar AS selama empat tahun ke depan untuk memperluas pangkalan kapal selam dan galangan kapal selam negara serta melatih pekerja terampil.
Australia juga akan menyediakan 3 miliar dolar Australia untuk memperluas kapasitas pembuatan kapal AS dan Inggris. Sebagian besar dana digunakan untuk mempercepat produksi kapal selam kelas Virginia AS.
Menteri Perdagangan Australia Don Farrell, rencana kunjungannya ke Cina akan tetap berjalan, meskipun ada AUKUS. Farrell mengatakan, kunjungan ke Beijing ini merupakan sinyal bahwa hubungan Australia-Cina mencair. Farrell menyatakan harapan untuk kunjungan Perdana Menteri Anthony Albanese ke Cina tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika