Romdhane akan menjadi perdana menteri kesepuluh Tunisia sejak pemberontakan 2011, yang menggulingkan diktator Zine El Abidine Ben Ali. Hal itu memicu pemberontakan Arab Spring.
Tunisia menghadapi krisis keuangan setelah mengalami stagnasi ekonomi selama bertahun-tahun. Krisis semakin diperparah oleh pandemi virus corona dan pertikaian politik. Hal itu menjadi tantangan terbesar Romdhane dalam pemerintahan.
Romdhane akan berada di bawah tekanan yang cukup besar, karena dia telah menempati posisi yang menjadi sorotan. Aljazirah melaporkan, biasanya di bawah sistem konstitusional Tunisia, presiden menunjuk seorang perdana menteri, yang kemudian menunjuk anggota kabinetnya dan harus disetujui oleh parlemen.
Tetapi presiden telah menangguhkan parlemen. Dengan demikian, Saeid menunjuk Romdhane sebagai perdana menteri, tanpa persetujuan parlemen.
Mantan pejabat parlemen Cherif El Kadhi mengatakan, Romdhane dapat membentuk kabinet yang secara resmi disetujui melalui upacara pengambilan sumpah di depan presiden.
“Saeid menentang konstitusi 2014 dia menginginkan rezim baru dan dia benar-benar bersedia mengubah sistem politik dengan biaya berapa pun,” kata El Kadhi.
El Kadhi mengatakan, Saeid mengandalkan dukungan besar yang dia miliki hingga hari ini, meskipun banyak partai politik yang menentangnya. "Presiden bergerak maju dengan mengubah konstitusi, sistem politik, dan filosofi demokrasi dari bawah ke atas,” ujar El Kadhi.
Saeid mendapat pujian internasional untuk transisi demokrasinya. Tetapi banyak orang Tunisia mengalami sedikit peningkatan dalam kehidupan mereka, dan kecewa dengan proses politik yang disfungsional serta korup.
Saied telah menangguhkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan eksekutif pada Juli. Dia berada di bawah tekanan domestik dan internasional untuk membentuk pemerintahan baru. Pekan lalu, dia mengesampingkan sebagian besar konstitusi. Saied mengatakan bahwa, dia dapat memerintah melalui dekrit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
