REPUBLIKA.CO.ID, ADDIS ABABA -- Kementerian Luar Negeri Ethiopia mengatakan negara itu mengusir tujuh orang pejabat PBB. Langkah ini diambil dua hari setelah sekretaris jenderal PBB memperingatkan blokade bantuan yang dilakukan pemerintah akan menyebabkan ribuan orang di utara Tigray kelaparan.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan AS mengecam pengusiran tersebut. Ia menambahkan Washington tidak ragu menggunakan sanksi pada mereka yang menghalangi bantuan kemanusiaan.
"Kami sangat khawatir aksi ini melanjutkan pola pemerintah Ethiopia menghalangi pengiriman makanan, obat-obatan dan pasokan yang dapat menyelamat nyawa bagi yang membutuhkan," kata Psaki, Kamis (30/9) kemarin.
Kementerian Luar Negeri Ethiopia tidak menanggapi permintaan komentar tentang pengusiran pejabat PBB. Sebelumnya Addis Abba membantah menghalangi pengiriman makanan ke Tigray.
Banyak yang khawatir konflik Ethiopia menyebar ke negara-negara lain dan menjadi beban diplomasi kawasan. Pertikaian di negara terpadat kedua di Afrika itu dikhawatirkan dapat memicu destabilisasi kawasan yang rentan akan konflik.
Tujuh orang yang diusir antara lain kepala Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) dan kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) Ethiopia. Kementerian Luar Negeri mengatakan tujuh orang itu harus segera angkat kaki dari Ethiopia dalam waktu 72 jam.
Kementerian tujuh orang tersebut ikut campur dalam urusan internal Ethiopia. Dalam pernyataannya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan 'terkejut' dengan pengusiran tersebut.
"Kami kini menghubungi pemerintah Ethiopia dalam harapan pegawai PBB yang bersangkutan dapat melanjutkan pekerjaan penting mereka," kata Guterres.
Pada bulan November lalu konflik antara pemerintah Ethiopia dengan partai politik daerah Tigray People's Liberation Front (TPLF) pecah. Pasukan Tigray mengambil alih sebagian besar wilayah pada bulan Juni dan bergerak menuju wilayah tetangga Afar dan Amhara, memaksa ribuan orang mengungsi.
Pada Selasa (29/9) lalu Kepala OCHA Martin Griffiths mengatakan 'blokade de-facto' di perbatasan yang berlangsung tiga bulan mengurangi pengiriman bantuan 10 persen dari yang dibutuhkan. Ia mengatakan hampir seperempat anak-anak di Tigray malnutrisi.
"Ini buatan manusia, ini bisa diperbaiki dengan tindakan pemerintah," kata Griffiths.
Lima orang diusir bekerja untuk OCHA sementara satu orang bekerja untuk UNICEF dan satu lagi untuk Komisariat Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang menyelidiki pembunuhan dan pemerkosaan massal di Tigray.
Sebelumnya pihak berwenang Ethiopia mengatakan organisasi asing mendukung dan mempersenjatai pasukan Tigray. Walaupun mereka tidak memberikan bukti atas tuduhan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika