REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) mengutuk serangan bom yang menargetkan sebuah masjid di Kunduz, Afghanistan. Washington menekankan rakyat Afghanistan berhak mendapatkan masa depan terbebas dari ancaman teror.
“Kami menyampaikan belasungkawa terdalam kami kepada para korban dan keluarga mereka. Rakyat Afghanistan berhak mendapatkan masa depan yang bebas dari teror,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price pada Jumat (8/10).
Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki turut mengomentari insiden tersebut. Dia mengatakan setiap korban yang tewas akibat serangan teror adalah tragedi besar. Psaki menekankan AS akan terus bekerja untuk menjalin kemitraan dengan tetangga Afghanistan yang dapat diandalkan.
Pejabat Taliban dan perwakilan pemerintah Amerika Serikat (AS) dijadwalkan mengadakan pertemuan serta pembicaraan di Doha, Qatar, pada Sabtu-Ahad (9-10 Oktober). Itu bakal menjadi yang perdana sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada pertengahan Agustus lalu.
Juru bicara Taliban Suhail Shaheen mengungkapkan salah satu topik pembahasan dalam pertemuan itu adalah tentang perjanjian damai yang disepakati kedua belah pihak pada Februari tahun lalu. “Ya, ada pertemuan tentang hubungan bilateral dan implementasi perjanjian Doha. Ini mencakup berbagai topik,” kata Shaheen saat diwawancara Associated Press.
Selain itu, perwakilan Taliban dan pemerintah AS akan turut membahas tentang terorisme. Sejak Taliban menguasai Afghanistan pada 15 Agustus lalu, sejumlah serangan teror terjadi di negara tersebut. ISIS mengklaim sebagai dalang di balik serangkaian insiden tersebut.
Pada Jumat (8/10) lalu, sebuah masjid Syiah di Kunduz menjadi target serangan bom. Sedikitnya 46 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. ISIS menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Masalah keamanan itu akan turut dibahas Taliban dan perwakilan pemerintah AS. Kendati demikian, Taliban telah mengatakan mereka tidak menginginkan bantuan anti-terorisme dari Washington.
Ikuti Whatsapp Channel Republika