REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Kepala pengacara yang mewakili Aung San Suu Kyi, Khin Maung Zaw mengatakan, pihak berwenang Myanmar telah meminta ia untuk bungkam. Komunikasi Zaw dinilai oleh pemerintah junta dapat menyebabkan ketidakstabilan.
Khin Maung Zaw mengatakan dalam sebuah posting Facebook pada Jumat (15/10), bahwa ia telah dilarang berbicara kepada media, diplomat, organisasi internasional, dan pemerintah asing. Dia pun mengunggah rincian perintah tersebut.
"Komunikasi Khin Maung Zaw dapat menyebabkan pelecehan, menyakiti seseorang yang bertindak sesuai dengan hukum, dapat menyebabkan kerusuhan dan mengganggu stabilitas perdamaian publik," kata perintah itu.
"Beberapa media lokal dan asing, media ilegal dan media menghasut informasi palsu yang dapat mengacaukan negara," tulis pemerintah Myanmar.
Media pemerintah Myanmar belum melaporkan perkembangan dalam berbagai kasus hukum Suu Kyi yang diajukan setelah dia digulingkan dalam kudeta Februari. Khin Maung Zaw menjadi satu-satunya sumber informasi publik tentang persidangan dan kesejahteraan Suu Kyi.
Suu Kyi telah ditahan di sebuah lokasi yang dirahasiakan sejak kudeta 1 Februari tanpa sarana berkomunikasi dengan dunia luar selain melalui pengacaranya. Komunikasi pun hanya terjadi ketika pemimpin yang digulingkan ini menemui pengacaranya di pengadilan.
Sosok Suu Kyi didakwa dengan serangkaian pelanggaran. Beberapa tuntutan itu termasuk melanggar protokol virus Corona, mengimpor secara ilegal dan memiliki radio dua arah, menghasut untuk menimbulkan alarm publik, dan melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi.
Dalam korespondensi terbarunya dengan media, Khin Maung Zaw memberikan ringkasan kesaksian dari rekan terdakwa Suu Kyi, Presiden Win Myint. Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa militer telah menyuruhnya untuk mengundurkan diri beberapa jam sebelum kudeta. Dia menyatakan menolak permintaan militer itu.
Pengacara itu mengatakan Suu Kyi telah memintanya untuk mengumumkan kesaksian Win Myint, Pernyataan ini menjadi laporan pertamanya tentang kondisi yang terjadi sebelum kudeta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika