REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Turki mengaku sangat prihatin dan mengecam keras kudeta di Sudan. Ankara menekankan agar kedua belah pihak di Sudan mematuhi komitmen mereka di bawah deklarasi konstitusional negara tersebut.
"Kami menggarisbawahi harapan kuat kami bahwa semua pihak di Sudan mematuhi komitmen dalam kerangka Deklarasi Konstitusi dan menahan diri untuk tidak mengganggu proses transisi," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan, Senin.
Sumber, https://www.aa.com.tr/id/dunia/turki-sangat-prihatin-dengan-kudeta-di-sudan/2402826.
Sebelumnya, para pejabat sipil di Khartoum mengatakan bahwa militer Sudan telah menangkap Perdana Menteri Abdullah Hamdok dan anggota pemerintahannya. Kementerian Informasi mengatakan Hamdok ditangkap oleh pasukan militer setelah dia menolak untuk mendukung apa yang digambarkan sebagai upaya "kudeta".
Dalam sebuah pernyataan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA) menyerukan pemogokan massal dan pembangkangan sipil sebagai protes atas pengambilalihan pemerintah oleh militer. Ketegangan meningkat antara militer dan politisi sipil sejak upaya kudeta yang gagal di Sudan bulan lalu.
Sampai militer mengambil alih kekuasaan, Sudan dikelola oleh Dewan Berdaulat otoritas militer dan sipil. Otoritas itu mengawasi periode transisi hingga pemilihan yang dijadwalkan pada tahun 2023. Kesepakatan itu bagian dari pakta pembagian kekuasaan antara militer dan koalisi FFC.
Namun pada kenyataannya Kepala militer Sudan Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan mengumumkan darurat sipil dan membubarkan dewan kedaulatan dan pemerintahan transisi. Langkah itu dilakukan beberapa jam setelah militer menangkap Perdana Menteri Abdullah Hamdok dan menteri-menteri dalam pemerintahan sipil.
"Kami mendeklarasikan keadaan darurat di negara ini, membubarkan Dewan Kedaulatan transisi dan kabinet serta membekukan tugas Komite Pemberdayaan," kata al-Burhan dalam pidato yang disiarkan di televisi.
Al-Burhan juga mengumumkan penangguhan beberapa ketentuan konstitusi yang mengatur transisi politik di Sudan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika