Pekan lalu, pengawas atom PBB meyakini Iran telah meningkatkan persediaan uranium yang diperkaya. Hal ini melanggar kesepakatan nuklir 2015 atau Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) dengan enam kekuatan dunia.
Dalam laporan triwulan, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan bahwa Iran memiliki perkiraan stok uranium yang diperkaya hingga 60 persen kemurnian fisil sebanyak 17,7 kilogram. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya yaitu 10 kilogram.
Para pejabat AS telah mempertimbangkan kemungkinan kesepakatan sementara dengan Iran. Kesepakatan tersebut yaitu membekukan produksi uranium yang diperkaya, dengan imbalan pelonggaran sejumlah sanksi. Hal ini diharapkan dapat mengulur waktu untuk negosiasi JCPOA, dan menjaga Israel agar tidak mengebom fasilitas Iran.
Diplomat senior dari China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Inggris berencana untuk bertemu dengan pejabat Iran di Wina pada 29 November. Mereka akan berupaya membujuk Teheran untuk kembali mematuhi kesepakatan JCPOA.
Amerika Serikat di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, telah keluar dari JCPOA secara sepihak pada 2018. AS kemudian menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan perekonomian Iran.
Sejak menjabat pada Januari lalu, Presiden AS Joe Biden telah menyatakan niatnya untuk kembali ke kesepakatan JCPOA. Namun, negosiasi gagal membuahkan hasil. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri Kani, dan pemimpin tim perunding Iran di Wina, mengatakan bahwa Washington harus menerima kenyataan dan setuju untuk mencabut semua sanksi terhadap Teheran.
"Dipercaya secara luas bahwa Amerika Serikat, dengan menarik diri dari JCPOA, melanggar kesepakatan secara terang-terangan. Iran telah melangkah jauh dan bersabar, jika pembicaraan Wina tidak membuahkan hasil, Iran akan terus mengandalkan kemampuan dan kapasitas domestik," ujar Kani kepada Aljazirah.
Utusan khusus AS untuk Iran, Robert Malley, mengatakan, Washington akan mempertimbangkan opsi lain jika kesepakatan tidak dapat dicapai. Namun, The New York Times melaporkan, sebagian besar penasihat Biden ragu bahwa sanksi baru akan berhasil menekan Iran untuk mengubah arah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
