REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO — Pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan rencana tidak mengirim pejabat atau menteri negara itu untuk hadir di ajang Olimpiade Musim Dingin di Beijing, China. Jika dilakukan, makan langkah tersebut akan mengikuti tindakan Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara lain yang memutuskan boikot diplomatik.

Hal ini dilakukan karena China dianggap melanggar hak asasi manusia. Sebelumnya, Pemerintah Jepang mempertimbangkan untuk mengirim Seiko Hashimoto, presiden Komite Penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo. Selain itu, Koji Murofushi, komisaris Badan Olahraga Jepang, juga dipertimbangkan untuk hadir.

Meski belum memutuskan apakah akan melakukan boikot diplomatik, Pemerintah Jepang akan tetap mengirim para atlet sesuai jadwal. Kemungkinan keputusan akhir terkait mengirim pejabat akan diberikan pada akhir tahun ini.

AS menuduh China melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang, yang mayoritas beragama Islam. Selain itu, Beijing juga dianggap telah menekan gerakan demokrasi di Hong Kong, hingga melakukan agresi militer terhadap Taiwan.

Menurut Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki, AS memiliki komitmen mendasar untuk mempromosikan hak asasi manusia. Karena itu, Washington memilih langkah untuk tidak akan berkontribusi pada kemeriahan Olimpiade di China.

Selain AS, Australia juga mengikuti langkah boikot diplomatik di Olimpiade Musim Dingin Beijing. Pada Rabu (8/12), Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan tidak akan mengirim pejabat untuk perwakilan tapi tetap mendukung atlet negara itu bertanding di ajang olahraga tersebut.

China telah mengecam kritik AS dan sanksi hukuman sebagai campur tangan dalam urusan internalnya. Beijing kemudian memberlakukan larangan visa pada politisi Amerika yang dianggap anti-China.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian memperingatkan AS untuk berhenti mempolitisasi olahraga dan menghentikan apa yang dikatakan sebagai tindakan yang merusak Olimpiade Musim Dingin Beijing. Ia menyebut hal itu akan merusak dialog dan kerja sama antara kedua negara dalam serangkaian bidang penting dan masalah internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika