DK PBB terkadang membahas implikasi keamanan dari perubahan iklim sejak 2007. Sedangkan Majelis Umum yang lebih luas menyatakan sangat prihatin tentang masalah ini pada 2009.

Sekretaris Jenderal Antonio Guterres juga telah membunyikan alarm. Dia mengatakan kepada DK pekan lalu bahwa efek perubahan iklim melipatgandakan konflik dan memperburuk kerapuhan.

DK telah mengeluarkan resolusi yang menyebutkan efek destabilisasi pemanasan di tempat-tempat tertentu, seperti berbagai negara Afrika dan Irak. Namun, resolusi terbaru ini akan menjadi yang pertama ditujukan untuk bahaya keamanan terkait iklim sebagai masalahnya sendiri.

Badai yang lebih kuat, air laut yang naik, banjir dan kekeringan yang lebih sering, serta efek pemanasan lainnya dapat mengobarkan ketegangan dan konflik sosial. "Peristiwa itu berpotensi menimbulkan risiko utama bagi perdamaian, keamanan, dan stabilitas global," demikian bunyi resolusi yang diusulkan.

Pendukung resolusi mengatakan itu mewakili langkah sederhana dan masuk akal untuk mengambil masalah yang penting secara eksistensial. "Hari ini adalah kesempatan bagi dewan untuk mengakui, untuk pertama kalinya, realitas dunia tempat kita hidup dan bahwa perubahan iklim meningkatkan ketidakamanan dan ketidakstabilan,” kata Duta Besar Irlandia Geraldine Byrne Nason.

"Sebaliknya, kami telah melewatkan kesempatan untuk bertindak, dan kami berpaling dari realitas dunia tempat kami tinggal," kata Nason.

Para pendukung berjanji untuk mengawasi DK pada risiko iklim. "Kekuatan veto dapat memblokir persetujuan sebuah teks, tetapi itu tidak dapat menyembunyikan kenyataan kita," kata duta besar Niger, Abdou Abarry.

Ikuti Whatsapp Channel Republika