REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris menghapus daftar 11 negara yang dilarang masuk karena virus korona varian Omicron. Menteri Kesehatan Inggris Sajid Javid mengatakan kebijakan yang berlaku Rabu (15/12) ini ambil karena Omicron sudah menyebar di Inggris.
Omicron pertama kali dideteksi di Afrika Selatan dan sejumlah negara sekitarnya. Bulan November lalu pemerintah Inggris menambah 11 negara Afrika ke daftar negara yang dilarang masuk atau red list. Artinya hanya warga negara atau pemukim tetap Inggris yang dapat masuk dari negara-negara itu dan melakukan karantina di hotel.
"Sekarang terdapat penularan Omicron di masyarakat Inggris dan Omicron telah menyebar luas di seluruh dunia, saat ini red list kurang efektif dalam memperlambat sebuan Omicron dari luar negeri," kata Javid pada parlemen Selasa (14/12) kemarin.
"Kami akan menghapus 11 negara dari red list mulai 04.00 pagi besok," tambahnya.
Sebelas negara yang dihapus dari red list adalah ngola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Nigeria, Afrika Selatan, Zambia, dan Zimbabwe. Hingga saat ini Inggris telah mencatat lebih dari 4.700 kasus infeksi virus korona varian Omicron.
Sebanyak 10 orang dirawat inap dan satu orang meninggal dunia. Pada Selasa (13/12) lalu Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan Britania menghadapi 'lonjakan besar' kasus infeksi Omicron.
Perusahaan travel mendesak pemerintah untuk melonggarkan pembatasan secepat mungkin. Pekan lalu Bandara Heathrow London mengatakan banyak pelancong bisnis yang membatalkan tiketnya karena khawatir dengan peraturan tersebut.
Inggris masih mewajibkan penumpang kedatangan untuk melakukan tes PCR minimal 48 tajam sebelum keberangkatan. Menteri Transportasi Grant Shapps mengatakan akan meninjau ulang kebijakan itu pada pekan pertama bulan Januari.
Chief Executive Officer asosiasi perusahaan travel Inggris, ABTA, Mark Tanzer menyambut baik keputusan pemerintah menghapus daftar red list. Tapi menurutnya kebijakan wajib tes juga harus dicabut.
"Dengan kebijakan tes saat ini yang diperpanjang melewati masa liburan Natal dan tahun baru dan industri mendekati musim puncak pemesanan untuk musim panas 2022, saat ini bisnis travel tengah menghadapi situasi yang sangat serius," kata Tanzer dalam pernyataannya.
"Kepercayaan konsumen pada travel telah mundur dengan signifikan, yang mana akan bertahan lebih lama dari peraturan pembatasan-pembatasan ini," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
