REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Taliban membantah laporan PBB yang menyebut mereka telah membunuh lebih dari 100 orang mantan anggota pemerintahan Afghanistan. Taliban pun menyangkal telah membunuh pasukan keamanan negara tersebut.
“Setelah amnesti umum, tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti siapa pun. Jika ada insiden balas dendam yang dilaporkan, kami akan menyelidiki dan menghukum para pelakunya,” kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid lewat akun Twitter pribadinya, Senin (31/1/2022).
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dalam laporannya yang diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB, mengungkapkan Taliban dan sekutunya diyakini telah membunuh sejumlah mantan pejabat serta anggota pasukan keamanan Afghanistan. Orang-orang yang bekerja untuk kontingen militer internasional di sana pun turut menjadi target.
“Misi PBB terus menerima tuduhan yang kredibel tentang pembunuhan, penghilangan paksa, dan pelanggaran lainnya terhadap mantan pejabat, anggota pasukan keamanan, serta orang-orang yang bekerja untuk kontingen militer internasional yang dipimpin Amerika Serikat (AS) meskipun amnesti umum diumumkan oleh Taliban,” demikian bunyi laporan Guterres yang sempat dilihat Reuters, Ahad (30/1/2022).
Guterres mengungkapkan berdasarkan laporan-laporan yang kredibel, misi PBB menetapkan lebih dari 100 orang telah dibunuh Taliban. Ada pula laporan ke misi PBB yang menyebut Taliban telah membunuh sedikitnya 50 orang yang diduga anggota cabang ISIS lokal.
Dalam laporannya, Guterres pun memaparkan tentang aksi represif Taliban terhadap pekerja media dan pegiat hak asasi manusia (HAM). “Pembela HAM dan pekerja media terus diserang, diintimidasi, dilecehkan, ditangkap secara sewenang-sewenang, perlakuan buruk, dan pembunuhan," kata laporan tersebut.
Guterres merekomendasikan Dewan Keamanan PBB menyetujui restrukturisasi misi PBB untuk menangani situasi itu, termasuk pembentukan unit pemantauan HAM baru. Dalam laporannya, Guterres turut menyinggung tentang kehidupan 39 juta warga Afghanistan yang terus memburuk. “Seluruh sistem sosial dan ekonomi yang kompleks sedang dimatikan,” ujar Guterres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika