REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Kementerian Kehakiman Tunisia mengatakan Presiden Kais Saied tetap akan mengubah Dewan Tertinggi Yudisial tapi tidak membubarkannya. Hal ini diumumkan beberapa hari setelah Saied mengungkapkan rencananya untuk membubarkan lembaga tersebut.
Rencana itu mendapat hujan kritikan tidak hanya dari dalam tapi juga luar negeri. Termasuk pendonor dari negara-negara Barat yang membantu Tunisia mengatasi krisis keuangannya.
Kementerian Kehakiman mengatakan Saied menolak "intervensi asing" setelah rencana membubarkan lembaga menjamin independensi peradilan yang disampaikan Ahad (6/2) lalu menuai kritikan tajam. Di stasiun televisi Rabu (9/2) Menteri Kehakiman Leila Jaffel mengatakan Saied tetap mempertahankan dewan itu sebagai institusi konstitusional.
Namun ia akan mengubah undang-undang yang meregulasinya dan membentuk otoritas yudisial untuk sementara waktu. Jaffel tidak memaparkan detail komposisi atau peran dewan yang akan berubah dan peran atau masa jabatan otoritas sementara.
Ia menambahkan persiapan pembentukan undang-undang baru akan partisipatoris dan demokratis.
Sebelumnya hakim, kelompok hak sipil, dan partai oposisi mengkritik rencana pembubaran dewan yudisial yang menurut mereka akan merusak independensi kehakiman dan membantu Saied memperkuat kekuasaan satu hari. Setelah ia membekukan parlemen dan merebut kekuasaan sepenuhnya tahun lalu.
Namun Saied mengatakan negaranya tidak menerima posisi untuk menjadi murid yang menerima pelajaran.
"Terdapat negara yang tidak memiliki Dewan Tertinggi Yudisial, Tunisia merupakan negara berdaulat dan kami bukan taman bagi siapa pun," kata Saied saat rapat dengan menteri luar negeri yang diunggah di halaman Facebook kepresidenan Tunisia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
