Beberapa anggota Dewan Kehakiman Tertinggi dan hakim lainnya berdemonstrasi minggu lalu dan menutup banyak pengadilan dengan pemogokan dua hari sebagai protes atas tindakan Saied terhadap peradilan. Namun, Saied mengeluarkan dekrit baru pada Minggu pagi untuk membentuk dewan baru sementara, tanpa masa jabatan tetap, untuk mengawasi peradilan dan mengatakan hakim tidak berhak mogok.

Dekrit itu juga mengatakan Saied memiliki hak untuk menolak promosi atau pencalonan hakim mana pun dan bertanggung jawab untuk mengusulkan reformasi peradilan, yang secara efektif memberinya kekuasaan tunggal atas seluruh sistem peradilan.Saied telah mengambil kendali mutlak atas otoritas eksekutif dan legislatif, dan para pengkritiknya menuduhnya mengupayakan kekuasaan diktator.

Dia mengatakan akan menjunjung tinggi hak dan kebebasan yang dimenangkan dalam revolusi 2011 yang membawa demokrasi dan bahwa dia akan memasukkan konstitusi baru ke dalam referendum musim panas ini, dengan pemilihan parlemen baru yang akan menyusul pada Desember.

Namun, saat Tunisia menghadapi krisis yang muncul secara cepat dalam keuangan publik, para donor Barat yang sebelumnya telah memberikan talangan telah menyuarakan keprihatinan mendalam pada langkah Saied dan mengatakan setiap proses politik harus inklusif.

Oposisi utama Ennahda, sebuah partai Islam moderat yang telah memainkan peran utama di sebagian besar pemerintahan sejak revolusi dan merupakan partai terbesar di parlemen yang ditangguhkan, telah menyerukan protes pada Minggu di Tunis.

Sumber:Reuters

Ikuti Whatsapp Channel Republika