REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih akan melakukan konsultasi tentang kemungkinan-kemungkinan skenario perihal penyelenggaraan KTT G20 di Nusa Dua, Bali, akhir tahun nanti. Salah satu kemungkinan itu adalah mengundang Ukraina.
"Masalah ini masih terus kita konsultasikan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam pengarahan pers saat ditanya tentang adanya desakan untuk mengundang Ukraina ke KTT G20, Kamis (14/4/2022).
Menuru Teuku, konsultasi tidak hanya dijalin Indonesia dengan negara anggota G20 tapi juga berbagai konstituen dan pemangku kepentingan politik luar negeri di Tanah Air. Harapannya pemerintah memperoleh gambaran atau masukan yang lebih komprehensif. "Pada waktunya nanti Indonesia akan mengambil keputusan atas hal yang ditanyakan tersebut," ucapnya.
Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan (BDSP) Kementerian Luar Negeri Achmad Rizal Purnama mengungkapkan, Retno Marsudi sudah melakukan putaran pertama konsultasi dengan negara anggota G20. Indonesia memperoleh gambaran besar tentang pemetaan posisi masing-masing negara terkait situasi global Ukraina dan G20.
"Putaran kedua, Ibu Menlu akan terus berkonsultasi tentang bagaimana respons dari G20 terkait isu Ukraina, termasuk dampak ekonomi yang sudah dunia rasakan," kata Rizal dalam pengarahan pers virtual yang digelar Kamis (14/4/2022).
Dia menjelaskan, dalam proses konsultasi berbagai pandangan tentu bermunculan. Sebagai presiden G20 tahun ini, Indonesia mendengarkan seluruh pandangan tersebut. Namun Rizal menekankan bahwa itu bukan pandangan Indonesia.
"Sebagai presiden, Indonesia memfasilitasi pandangan negara-negara G20. Oleh karena itu, konsultasi terus dilakukan, komunikasi terus dilakukan," kata Rizal.
Teuku Faizasyah mengonfirmasi penjelasan Rizal. "Seperti yang sudah dijelaskan Pak Rizal, melalui konsultasi yang dilakukan Menlu, esensinya adalah menjaring pandangan negara-negara terkait dinamika saat sekarang, menjelang pelaksanaan KTT, dan dalam proses berbagai rangkaian menuju KTT," ucap Teuku dalam pengarahan pers serupa.
Menurut dia, lewat konsultasi itu Indonesia bisa memetakan bagaimana sisi pandang negara-negara atas arti penting pertemuan G20 dalam merespons berbagai tantangan yang terjadi saat ini. "Tentunya kita mendengarkan pandangan mereka, isu-isu yang banyak dilontarkan beberapa pemimpin dunia. Namun tentunya tidak dalam kapasitas kita untuk menjalankan hasil dari pembicaraan tersebut yang mayoritas bersifat prudensial," kata Teuku.
Pada pengarahan pers, Teuku pun sempat ditanya tentang adanya seruan untuk tidak mengundang atau mengeluarkan Rusia dari KTT G20 di Bali, Desember mendatang. Dia tidak ingin berspekulasi tentang hal tersebut.
"Kalau kita bicara KTT, masih jauh ya, masih Desember. Dengan demikian prosesnya masih cukup panjang dan cukup waktu," kata dia.
Dia mengaku tidak ingin mendahului proses G20. Teuku pun enggan keterangan yang disampaikannya nantinya berbeda dengan apa yang terjadi.
Sejumlah negara anggota G20, termasuk Amerika Serikat (AS), diketahui telah meminta Indonesia agar tidak mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke KTT G20 di Bali. Hal itu sebagai bentuk protes atas keputusannya menyerang Ukraina.
Jika Putin tetap hadir, mereka meminta Indonesia untuk turut mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ukraina diketahui bukan anggota G20. Konflik Rusia-Ukraina telah menghadirkan tantangan tersendiri bagi presidensi Indonesia G20.
Ikuti Whatsapp Channel Republika