REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Parlemen Jerman, Bundestag menyetujui petisi pengiriman bantuan senjata berat ke Ukraina. Langkah yang diputuskan Kamis (28/4/2022) ini diharapkan dapat membantu Kiev menghadapi gempuran Rusia.
"Selain isolasi ekonomi dan memisahkan Rusia dari pasar internasional, yang paling penting dan efektif dalam menghentikan invasi Rusia adalah mengintensifkan dan mempercepat pengiriman senjata dan sistem rumit yang efektif termasuk persenjataan berat," tulis petisi tersebut.
Petisi ini didukung tiga partai yang tergabung dalam koalisi berkuasa serta partai-partai oposisi dari kelompok konservatif. Wakil Presiden Bundestag Wolfgang Kubicki mengatakan, sebanyak 586 mendukung petisi ini, 100 menolaknya dan tujuh abstain.
Pada Selasa (26/4/2022), anggota parlemen dari koalisi partai berkuasa Jerman Johannes Vogel mengonfirmasi Berlin akan resmi menyetujui pengiriman sistem antipesawat Gepard ke Ukraina. Surat kabar Sueddeutsche Zeitung melaporkan Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht mengajukan penawaran pengiriman tersebut dalam pertemuan Sekutu di Pangkalan Militer Amerika Serikat (AS) Ramstein di Jerman.
Kanselir Olaf Scholz dikritik dari dalam dan luar negeri sebab pemerintahnya dinilai gagal mengirimkan persenjataan berat ke Ukraina. Ia berjanji mengirimkan senjata anti-tank dan pesawat dari gudang senjata Jerman yang ia gambarkan sebagai "senjata pertahanan."
Pada awal pekan ini juru bicara Pemerintah Jerman juga mengatakan negaranya akan segera memutuskan apakah mengirimkan 100 kendaraan tempur Marder lama ke Ukraina. Bila pemerintah memutuskan mengirimkannya maka akan menjadi pengiriman senjata pertama Jerman ke Ukraina.
Sumber mengatakan, perusahaan pertahanan Jerman Rheinmetall meminta persetujuan pemerintah untuk mengekspor kendaraan infantri itu ke Ukraina. Kendaraan itu dimaksudkan untuk diletakan di gudang sebelum dikirimkan.
Langkah Rheinmetall memaksa Scholz untuk menegaskan posisinya apakah persenjataan berat dapat dikirimkan langsung dari Jerman ke Ukraina. Sebab kesepakatan Marder memerlukan persetujuan dari dewan keamanan nasional yang dipimpin Scholz.
Ikuti Whatsapp Channel Republika