"Keputusan pengadilan adalah keputusan rasis yang diambil oleh hakim pemukim [David Mintz, yang tinggal di pemukiman ilegal di Tepi Barat],” kata Kepala Dewan Desa Masafar Yatta, Nidal Younes seperti dilansir laman Guardian, Kamis (5/5/2022).
"Kami telah berperang dengan Israel di pengadilan selama 22 tahun terakhir dan hakim ini membutuhkan waktu lima menit untuk menghancurkan kehidupan 12 desa dan orang-orang yang bergantung pada tanah," lanjutnya.
"Pada akhirnya, sejarah berulang: Nakba setelah Nakba," katanya, menggunakan istilah Arab untuk pengusiran warga Palestina dari Israel dalam perang seputar pembentukan negara pada tahun 1948.
Sebanyak 18 persen dari Tepi Barat yang diduduki telah dinyatakan sebagai “zona tembak” untuk pelatihan militer Israel sejak 1970-an. Menurut risalah pertemuan tingkat menteri 1981, menteri pertanian saat itu, Ariel Sharon, yang kemudian menjadi perdana menteri, mengusulkan pembuatan Zona Penembakan 918 dengan maksud eksplisit untuk memaksa warga Palestina setempat meninggalkan rumah mereka.
Komunitas Palestina yang tinggal di dalam zona tembak telah berulang kali diancam dengan pembongkaran rumah dan penyitaan lahan pertanian karena mereka tidak memiliki izin bangunan. Izin itu dikeluarkan oleh otoritas Israel dan hampir tidak mungkin diperoleh.
Penduduk Masafer Yatta juga menjadi sasaran serangan intensif dari komunitas pemukim ilegal Israel di dekatnya dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 1999, 700 penduduk Zona Penembakan 918 diusir, tetapi setelah banding oleh Asosiasi Hak Sipil di Israel (ACRI), Mahkamah Agung mengeluarkan perintah yang mengizinkan penduduk untuk kembali sampai keputusan akhir dibuat oleh pengadilan tinggi. Perintah itu tetap menjadi status quo yang tidak nyaman sampai keputusan Rabu.
Kompromi yang diajukan oleh negara Israel yang akan mengizinkan penduduk desa Palestina untuk bekerja di dalam zona tembak pada akhir pekan, ditolak oleh komunitas Masafer Yatta. Alasannya bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan untuk mempertahankan kegiatan pertanian atau mencari nafkah.
Breaking the Silence, sebuah LSM Israel, mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa pengadilan tinggi Israel baru saja memberi lampu hijau perpindahan penduduk terbesar dalam sejarah pendudukan sejak awal 1970-an.
"Deportasi lebih dari 1.000 orang demi perluasan pemukiman, pos terdepan dan pelatihan tentara Pasukan Pertahanan Israel bukan hanya bencana kemanusiaan yang dapat menjadi preseden bagi komunitas lain di Tepi Barat, melainkan juga langkah yang jelas dalam pencaplokan de facto atas wilayah tersebut. menduduki wilayah Palestina dan memperkuat kekuasaan militer tanpa batas," kara LSM tersebut.
sumber: theguardian
Ikuti Whatsapp Channel Republika
