REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Kabinet menteri pemerintah federal Australia yang baru dilantik pada Rabu (1/6/2022). Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese mencatat rekor dengan anggota kabinet perempuan terbanyak di kabinet yang berasal dari berbagai latar belakang termasuk dari agama minoritas dan masyarakat Aborigin.
Terdapat 10 perempuan dalam 23 anggota kabinet Albanese yang dilantik di Canberra. Lebih banyak dari pemerintahan Scott Morrison yang hanya menunjuk tujuh perempuan.
Menteri Industri Ed Husic dan Menteri Pemuda Anne Aly menjadi menteri muslim pertama pemerintah federal Australia. Sementara Menteri Masyarakat Pribumi Linda Burney yang dilantik dengan memakai jubah kulit kanguru menjadi menteri Aborigin pertama.
Albanese sempat membentuk pemerintah sementara termasuk 4 orang yang merupakan inti pemerintahannya dua hari setelah pemungutan suara 21 Mei. Sehingga ia dapat menghadiri pertemuan Quad di Tokyo yang dihadiri Amerika Serikat (AS), Jepang dan India.
Deputi Perdana Menteri Richard Marles, Menteri Luar Negeri Penny Wong dan Menteri Keuangan Jim Charmers dan Finansial Katy Gallager yang masuk dalam pemerintahan sementara sebelumnya.
Jabatan Menteri Perdagangan diduduki Don Farrel dan Menteri Lingkungan dipegang Tanya Plibersek. Sementara Clare O'Neil menjabat sebagai menteri dalam negeri dan Chris Bowen sebagai menteri energi. Mantan Menteri Tenaga Kerja Bill Shorten akan menjadi Menteri Layanan Pemerintah.
Pada Selasa (31/5/2022) kemarin Albanese mengatakan Partai Buruh akan membentuk pemerintahannya sendiri. Setelah mendapat 77 dari 151 di majelis rendah parlemen. Dengan begitu partai berkuasa dapat menjalankan pemerintahan tanpa dukungan partai independen dan Partai Hijau.
Setelah mengamankan mayoritas kursi di majelis rendah Partai Buruh harus bernegosiasi dengan 16 kelompok lintas partai yang sebagian besar dari partai independen yang fokus pada isu perubahan iklim dan Partai Hijau untuk dapat meloloskan legislasi. Meski mereka akan tetap menang dengan dukungan tambahan dari majelis tinggi parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika