REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan para deputi tingginya telah mendorong tindakan keras terhadap para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Termasuk para pejabat yang melakukan “tindakan tidak sehat dan tidak revolusioner” lainnya.
Media pemerintah Korea Utara, KCNA pada Senin (13/6/2022) melaporkan, Kim dan sekretaris senior Partai Buruh lainnya membahas langkah-langkah intensif melawan tindakan tidak sehat dan non-revolusioner. Termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan birokratisme yang terungkap di antara beberapa pejabat partai.
"Kim memerintahkan otoritas komisi audit partai dan sistem pengawasan disiplin lokal lainnya untuk didukung untuk mempromosikan kepemimpinan monolitik partai, dan kegiatan politik partai yang luas melalui sistem disiplin yang kuat,” kata KCNA.
Kim sebelumnya menyerukan perjuangan melawan “praktik anti-sosialis” di dalam negeri dalam dua tahun terakhir, di tengah kekhawatiran rapuhnya perekonomian negara. Perekonomian Korea Utara telah terpuruk oleh penutupan perbatasan terkait pandemi Covid-19, sanksi PBB, dan kesalahan tata kelola pemerintah.
Beberapa ahli mengatakan, Korea Utara meningkatkan pembatasan mobilitas setelah mengkonfirmasi bahwa negara tersebut mengalami wabah Covid-19. Pada 12 Mei, Korea Utara mengakui varian omicron telah menginfeksi warganya. Korea Utara mengatakan, sekitar 4,5 juta orang atau lebih dari 17 persen dari total 26 juta penduduk jatuh sakit karena demam. Negara tersebut mengklaim 72 orang meninggal karena demam.
Pakar asing secara luas meragukan wabah Covid-19 itu adalah yang pertama di Korea Utara. Para pakar percaya statistik yang diungkapkan di media pemerintah dimanipulasi untuk mencegah kerusakan politik pada Kim, yang memperkuat kontrol internal dan mempromosikan kepemimpinannya.
Dalam konferensi Partai Buruh minggu lalu, Kim mengklaim situasi pandemi telah melewati tahap "krisis serius". Dia memerintahkan para pejabat untuk memperbaiki "kekurangan dan kejahatan dalam pekerjaan anti-epidemi". Kim juga mengambil langkah-langkah untuk membangun anti-epidemi negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika