REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Para menteri pertahanan Jepang dan Australia pada Rabu (15/6/2022) berkomitmen untuk meningkatkan hubungan dalam mendukung nilai-nilai demokrasi di kawasan Indo-Pasifik. Australia dan Jepang sepakat untuk meningkatkan kerja sama dengan Asia Tenggara dan negara-negara kepulauan Pasifik.
Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dan Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi, mengatakan, kerja sama di seluruh kawasan diperlukan untuk mempertahankan dan memperkuat tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik. Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa invasi Rusia ke Ukraina dapat membuat China berani untuk meningkatkan ketegasannya di Indo-Pasifik.
“Jelas bahwa kawasan kami menghadapi situasi strategis paling kompleks yang kami alami sejak akhir Perang Dunia II dan apa yang penting bagi kawasan itu,” kata Marles pada konferensi pers bersama di Tokyo.
“Hanya dengan bekerja sama kita dapat menegakkan tatanan internasional berbasis aturan, berkontribusi pada keseimbangan kekuatan militer yang efektif dan memastikan kawasan kita tetap stabil, damai dan sejahtera,” tambah Marles.
Sementara Kishi mengatakan, Jepang dan Australia berbagi keprihatinan tentang dampak invasi Rusia ke Ukraina. Kishi mengatakan, Jepang dan Australia sangat menentang setiap perubahan status quo sepihak di laut China Timur dan Selatan. Mereka juga menegaskan kembali komitmen mereka terhadap visi bersama tentang tatanan laut internasional yang bebas dan terbuka.
“Penting untuk memperkuat kerja sama dengan mitra regional kami, terutama dengan ASEAN dan Kepulauan Pasifik, untuk menjaga dan memperkuat Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Kishi.
Sebelumnya Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, berjanji untuk memberikan bantuan pembangunan dengan nilai sekitar 2 miliar dolar AS kepada 20 negara di Asia Tenggara dan Pasifik. Bantuan tersebut digunakan untuk meningkatkan kapal patroli dan kemampuan penegakan hukum maritim.
Kishida telah berjanji untuk meningkatkan kemampuan dan pengeluaran militer Jepang. Namun, upaya Jepang untuk memperluas peran keamanannya di Asia telah menjadi isu sensitif.
Pada Januari, Jepang dan Australia menandatangani perjanjian akses timbal balik yang memungkinkan pasukan mereka memasuki negara masing-masing untuk pelatihan dan tujuan militer lainnya. Jepang menilai aktivitas militer Cina yang semakin tegas di Laut China Timur dan Selatan sebagai ancaman di beberapa jalur laut tersibuk di dunia. Jepang sangat prihatin dengan aktivitas militer dan penjaga pantai China di Laut China Timur dekat pulau Senkaku yang dikuasai Jepang. Cina juga mengklaim pulau tersebut dan menyebutnya sebagai Diaoyu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika