REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menyetujui potensi penjualan bantuan teknis militer ke Taiwan senilai sekitar 108 juta dolar AS. Hal ini dikonfirmasi Pentagon pada Jumat (15/7/2022) waktu setempat.
Pentagon mengatakan Taiwan meminta bantuan terbaru termasuk suku cadang dan perbaikan untuk tank dan kendaraan tempur. Taiwan juga meminta dukungan teknis dan logistik pemerintah AS dan kontraktor.
"Penjualan yang diusulkan akan berkontribusi pada keberlanjutan kendaraan penerima, senjata kecil, sistem senjata tempur, dan barang-barang dukungan logistik, meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan," kata Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan Pentagon dalam sebuah pernyataan.
Pentagon mengatakan penjualan ini akan meningkatkan interoperabilitas militer Taiwan dengan AS dan sekutu lainnya. Menurut Pentagon, angkatan bersenjata pulau itu tidak akan kesulitan menyerap peralatan dan dukungan.
Pemberitahuan Departemen Luar Negeri tidak menunjukkan bahwa kontrak telah ditandatangani atau negosiasi telah selesai. Namun, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan kesepakatan itu diharapkan berjalan efektif dalam waktu satu bulan.
"Dalam menghadapi ancaman militer yang meluas dari Komunis China, memelihara peralatan dengan baik sama pentingnya dengan senjata dan peralatan yang baru dibeli," kata Kementerian Pertahanan Taiwan dalam sebuah pernyataan.
Pemerintahan AS telah mendesak Taiwan untuk memodernisasi militernya agar sulit diserang China. AS menganjurkan penjualan senjata murah, mobile, dan dapat bertahan – atau “asimetris” – yang dapat bertahan lebih lama dari serangan awal oleh militer China yang lebih besar. Meski demikian, beberapa kelompok bisnis AS telah mengkritik kebijakan penjualan senjata Taiwan pemerintahan Biden.
Alasannya itu terlalu membatasi dan gagal untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh militer China. Presiden Dewan Bisnis AS-Taiwan Rupert Hammond-Chambers menyambut baik pengumuman itu dalam sebuah pernyataan. Ia mengatakan penjualan ini adalah tanda bahwa pemerintah fokus pada dukungan pemeliharaan dan amunisi untuk Taiwan dan modernisasi kekuatan militernya tidak lagi menjadi prioritas.
China tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya. Sementara pulau yang diperintah secara demokratis itu telah mengeluhkan peningkatan tekanan militer dari Beijing untuk mencoba dan memaksanya menerima kedaulatannya.
AS hanya memiliki hubungan tidak resmi dengan Taipei. Namun undang-undang AS mengharuskan Washington untuk memberi Taiwan sarana untuk mempertahankan diri dan pemerintahan Presiden Joe Biden telah berjanji untuk meningkatkan keterlibatan dengan pulau itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika