REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi menyatakan harapan pada Selasa (19/7/2022), Korea Selatan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan di masa perang. Dia memperingatkan penanganan yang salah, terutama dari masalah pekerja paksa warga Korea akan menyebabkan konsekuensi berat bagi hubungan bilateral kedua negara.
Hayashi mengutip Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin mengatakan, negaranya akan mencari penyelesaian perselisihan sebelum penjualan aset dua perusahaan Jepang di Korea Selatan. Kementerian Luar Negeri kedua negara juga mengakui pernyataan yang sama dalam rilis pada Senin (18/7/2022) malam.
Menurut Hayashi, Jepang akan mengawasi dengan seksama cara pemerintah Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menanggapi masalah ini. Pengawasan ini bersamaan dengan berkomunikasi secara dekat dengan pihak Korea Selatan untuk mengembalikan hubungan ke keadaan yang sehat. Dia juga memperingatkan bahwa penjualan aset perusahaan akan menimbulkan situasi serius bagi hubungan Jepang-Korea Selatan.
Hayashi dan Park melakukan pertemuan pada Senin dan keduanya menegaskan kembali pentingnya menyelesaikan perselisihan. Kedua negara dinilai perlu meningkatkan hubungan dan mengeratkan jalinan dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan dengan China dan Korea Utara, serta perang di Ukraina.
Hubungan antara Tokyo dan Seoul berada dalam kondisi terburuk selama bertahun-tahun, menyebabkan kekhawatiran tentang kerja sama keamanan di Asia Timur. Presiden AS Joe Biden telah menyerukan peningkatan hubungan antara dua sekutu Asianya.
Perselisihan yang tidak kunjung selesai adalah perlakuan kasar terhadap buruh Korea masa perang oleh tambang dan pabrik Jepang. Kedua belah pihak juga berselisih mengenai interpretasi Jepang tentang sebutan "wanita penghibur" yang dipaksa untuk melayani di rumah bordil militer Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II.
Ikuti Whatsapp Channel Republika