REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Anggota parlemen Sri Lanka memilih penjabat Presiden Ranil Wickremesinghe sebagai presiden baru pada Rabu (20/7/2022). Ia berhasil memenangkan suara lawan dua kandidat lain untuk menggantikan presiden sebelumnya yang melarikan diri, Gotabaya Rajapaksa.

Aksi unjuk rasa diredam saat pemilihan di parlemen dengan hanya sekitar 100 orang di tangga sekretariat presiden. Namun banyak dari ratusan ribu orang di jalan-jalan menginginkan Wickremesinghe mundur dari pemerintahan Sri Lanka dan melabelinya sebagai sekutu keluarga Rajapaksa.

"Kami terkejut. Dia adalah orang yang menangani berbagai hal dengan cara yang sangat licik," kata pengunjuk rasa Damitha Abeyrathne tentang Wickremesinghe. "Dia akan mulai mengendalikan kita dengan cara yang berbeda. Sebagai pengunjuk rasa, kita akan memulai perjuangan kita lagi," pekiknya.

Penyelenggara protes sebelumnya, Chameera Dedduwage mengatakan salah satu tujuan dari gerakan aksi massa adalah pencopotan Rajapaksa, dan dengan tercapainya itu, harus dipenuhi dengan tuntutan utamanya. "Tidak seperti GR, Wickremesinghe bukanlah seorang populis. Dia dikenal sebagai pragmatis yang kejam," kata Dedduwage.

Menurut sekretaris jenderal parlemen, parlemen yang beranggotakan 225 orang memberikan 134 suara untuk Wickremesinghe dan 82 untuk kandidat utama lainnya, anggota parlemen dari partai yang berkuasa, Dullas Alahapperuma. Kandidat ketiga, Anura Kumara Dissanayaka, hanya mendapat tiga suara.

Kemenangan untuk Wickremesinghe datang meskipun publik marah dengan elit penguasa setelah berbulan-bulan kekurangan bahan bakar, makanan dan obat-obatan. Wickremesinghe sudah enam kali menjadi perdana menteri Sri Lanka.

Wickremesinghe menjadi penjabat presiden pekan lalu setelah Rajapaksa melarikan diri dengan pesawat militer ke Maladewa dan kemudian mengambil penerbangan komersial ke Singapura. "Sekarang semua orang harus bersatu," kata pria berusia 73 tahun itu setelah kemenangannya.

Meskipun lebih dapat diterima oleh para pengunjuk rasa dan oposisi, Alahapperuma tidak memiliki pengalaman pemerintahan tingkat atas di negara dengan hampir tidak ada dolar untuk impor dan sangat membutuhkan dana talangan IMF.

"Saya menerima keputusan parlemen," katanya. "Upaya saya adalah untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis konsensus untuk memberikan solusi bagi populasi yang sangat menderita. Saya percaya ruang untuk itu masih ada," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika