Rabu 03 Aug 2022 23:54 WIB

Menlu G7 Desak China Selesaikan Sengketa Taiwan Secara Damai

Menlu G7 merespons China yang menunjukkan amarahnya atas kunjungan Pelosi ke Taiwan

Rep: Fergi Nadira/ Red: Christiyaningsih

Foto: ap/Taiwan Presidential Office

Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Kepresidenan Taiwan, Ketua DPR AS Nancy Pelosi berbicara selama pertemuan dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, kanan, di Taipei, Taiwan, Rabu, 3 Agustus 2022. Ketua DPR AS Nancy Pelosi, bertemu pejabat tinggi di Taiwan meskipun ada peringatan dari China, mengatakan pada hari Rabu bahwa dia dan para pemimpin kongres lainnya dalam delegasi yang berkunjung menunjukkan bahwa mereka tidak akan meninggalkan komitmen mereka terhadap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Para menteri luar negeri (Menlu) negara-negara G7 meminta China menyelesaikan ketegangan di sekitar Selat Taiwan dengan cara damai. Hal ini disampaikan usai kunjungan ketua House Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi ke Taipei, Rabu (3/8/2022).

"Tidak ada pembenaran untuk menggunakan kunjungan sebagai dalih untuk aktivitas militer agresif di Selat Taiwan. Itu normal dan rutin bagi legislator dari negara kita untuk melakukan perjalanan internasional," kata menteri luar negeri G7 dalam sebuah pernyataan yang dirilis di Jerman.

Baca Juga

Komentar para menlu G7 muncul setelah China menunjukkan amarahnya atas kunjungan Pelosi ke Taiwan. Beijing melakukan aktivitas militer di perairan sekitarnya saat kunjungan Pelosi.

Para menlu G7 mengatakan, respons eskalasi China berisiko meningkatkan ketegangan dan membuat kawasan tidak stabil. Sementara itu dalam komentar terbaru, Pelosi mengatakan China tidak dapat mencegah para pemimpin dunia melakukan perjalanan ke Taiwan.

"Sayangnya, Taiwan telah dicegah untuk berpartisipasi dalam pertemuan global, yang terbaru Organisasi Kesehatan Dunia, karena keberatan dari Partai Komunis China," kata Pelosi dalam sebuah pernyataan.

"Meskipun mereka dapat mencegah Taiwan mengirim para pemimpinnya ke forum global, mereka tidak dapat mencegah para pemimpin dunia atau siapa pun dari bepergian ke Taiwan untuk menghormati demokrasi yang berkembang, untuk menyoroti banyak keberhasilannya, dan untuk menegaskan kembali komitmen kami untuk melanjutkan kolaborasi," ujarnya menambahkan.

Seperti diketahui, China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Kendati begitu Taiwan bersikukuh bahwa wilayahnya adalah negara merdeka dengan nama Republik China. Taipei mengatakan Beijing tidak pernah memerintahnya dan tak berhak berbicara atas namanya.

Kondisi ini pun membuat hubungan kedua belah pihak selalu tegang dan berpotensi memicu konfrontasi. Meski AS tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, Washington menegaskan tetap mendukung Taipei dalam menghadapi ancaman China.

Ikuti Whatsapp Channel Republika