REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG - Korea Utara (Korut) mencabut mandat wajib masker dan aturan jarak sosial lainnya, menurut media pemerintah dalam laporan Sabtu (13/8/2022). Laporan pencabutan pembatasan ini keluar setelah pemimpin Kim Jong-un nyatakan kemenangan atas Covid-19 tiga hari lalu.
Pada Rabu pekan ini, Kim memimpin pertemuan Covid sekaligus memerintahkan pencabutan tindakan anti-epidemi maksimumnya yang diberlakukan Mei. Saat itu, Kim mengatakan, bahwa Korut harus mempertahankan penghalang anti-epidemi yang kuat.
"Di bawah peralihan ke sistem anti-epidemi 'normal' dari sistem 'tingkat atas', Korea Utara membatalkan kewajiban mengenakan masker dan aturan lain seperti batas waktu layanan fasilitas komersial dan umum di semua area kecuali wilayah perbatasan," kata Korean Central News Agency (KCNA), Sabtu (13/8/2022).
Korut merekomendasikan mereka yang mengalami gejala pernapasan harus tetap memakai masker. Pemerintahnya juga mendesak warga untuk menjaga kewaspadaan terhadap 'hal-hal tidak normal' yang disebut Pyongyang sebagai penyebab infeksi.
Korut menyalahkan wabah Covid-19-nyapada hal-hal asing di dekat perbatasan dengan Korea Selatan. Adik perempuan Kim Jong-un, Kim Yo-jing bahkan bersumpah akan membalas Korea Selatan karena menjadi sebab munculnya wabah.
Para pembelot dan aktivis Korut di Korea Selatan selama beberapa dekade telah melayangkan balon-balon yang membawa selebaran anti-Pyongyang ke Korut. Balon itu kadang-kadang bersama dengan makanan, obat-obatan, uang, dan barang-barang lainnya.
Korut tidak pernah mengkonfirmasi berapa banyak orang yang tertular Covid karena kurangnya sarana untuk melakukan pengujian secara luas. Negara tersebut hanya melaporkan jumlah harian pasien demam. Penghitungan itu naik menjadi sekitar 4,77 juta, dan Korut tidak mencatat kasus baru seperti itu sejak akhir bulan lalu.
Deklarasi Korut tentang Covid datang meskipun tidak ada program vaksin yang diketahui. Sebaliknya, dikatakan bahwa mereka bergantung pada penguncian, obat-obatan yang diproduksi di dalam negeri, dan apa yang disebut Kim sebagai 'sistem sosialis gaya Korea yang menguntungkan'. Para ahli penyakit menular meragukan klaim kemajuan Korut dengan alasan tidak adanya data independen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
