REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Wakil Perdana Menteri Rusia, Marat Khusnullin mengatakan, perusahaan konstruksi Korea Utara telah menawarkan untuk membantu membangun kembali daerah yang dilanda perang di Donbas. Dia menyatakan, pekerja Korea Utara akan disambut jika mereka datang di wilayah yang diklaim telah merdeka dari Ukraina.
Duta Besar Korea Utara untuk Moskow baru-baru ini juga bertemu dengan utusan dari dua wilayah separatis yang didukung Rusia di wilayah Donbas Ukraina. Hasil pertemuan itu menyatakan optimisme tentang kerja sama di bidang migrasi tenaga kerja, mengutip pelonggaran pengaturan perbatasan pandemi di negaranya. Pembicaraan itu terjadi setelah Korea Utara pada Juli menjadi satu-satunya negara selain Rusia dan Suriah yang mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk.
Mempekerjakan pekerja Korea Utara di Donbas jelas akan bertentangan dengan sanksi Dewan Keamanan PBB yang dikenakan pada Korea Utara atas program nuklir dan misilnya. Banyak ahli meragukan Korea Utara akan mengirim pekerja sementara perang tetap berlangsung, dengan aliran senjata Barat yang stabil membantu Ukraina untuk melawan pasukan Rusia yang jauh lebih besar.
Tepi sangat mungkin Korea Utara akan memasok tenaga kerja ke Donbas ketika pertempuran mereda untuk meningkatkan ekonominya sendiri. Terlebih lagi ekspor tenaga kerja juga akan berkontribusi pada strategi jangka panjang Korea Utara untuk memperkuat kerja sama dengan Rusia dan Cina.
Rusia juga sekarang tampaknya ingin mengurangi sanksi yang dipimpin Amerika Serikat (AS) atas serangan Ukraina. “Bagi Rusia, gagasan untuk mempekerjakan pekerja Korea Utara untuk pembangunan kembali pascaperang benar-benar bermanfaat,” kata Lim Soo-ho merupakan seorang analis senior di lembaga think tank yang dijalankan oleh agen mata-mata Korea Selatan Institute for National Security Strategy.
"Sejumlah besar pekerja konstruksi Korea Utara datang ke Rusia pada tahun-tahun sebelumnya, dan permintaan akan tenaga kerja mereka kuat karena murah dan terkenal dengan pekerjaan yang berkualitas," ujarnya.
Sebelum sanksi 2017, ekspor tenaga kerja merupakan sumber mata uang asing yang langka dan sah bagi Korea Utara. Tenaga kerja di luar negeri ini menghasilkan ratusan juta dolar setahun bagi pemerintah Pyongyang. Pakar sipil mengatakan, para pekerja memperoleh 200 juta dolar AS hingga 500 juta dolar AS per tahun untuk pemerintah Korea Utara.
Departemen Luar Negeri AS sebelumnya memperkirakan, sekitar 100 ribu warga Korea Utara bekerja di luar negeri dalam pekerjaan yang diatur pemerintah, terutama di Rusia dan Cina. Negara lain yang menerima pekerja Korea Utara adalah Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Asia Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
