REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Wakil Kepala Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan Markus Potzel menyerukan Taliban agar membentuk pemerintahan inklusif. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar mereka memperoleh pengakuan internasional.

"Pertama-tama, pemerintahan harus memperoleh pengakuan domestik. Itu artinya berdasarkan pemilu, berdasarkan referendum, atau berdasarkan Loya-Jirga,” kata Potzel, dikutip laman Asian News International, Ahad (4/9/2022).

Loya jirga merupakan pertemuan tradisional tetua suku Afghanistan dan pemangku kepentingan lainnya yang terkadang diadakan untuk memutuskan masalah kontroversial. Selain soal politik, Potzel turut menyoroti kondisi ekonomi dan sosial yang memburuk di Afghanistan dan merekomendasikan agar pemerintahan saat ini yang dijalankan Taliban harus memperhatikan hal tersebut.

"Situasi ekonomi dan sosial Afghanistan sangat lemah," ucapnya.

Potzel juga menyampaikan keprihatinannya karena kurangnya konstitusi di Afghanistan. "Kita lihat bahwa tidak ada rencana dan tidak ada konstitusi serta tidak ada hukum yang lain,” ujarnya.

Pekan ini, Taliban menyerukan masyarakat internasional untuk mengakui mereka sebagai representasi pemerintahan yang sah di Afghanistan. Seruan itu disampaikan saat Taliban memperingati satu tahun penarikan total pasukan Amerika Serikat (AS) dari negara tersebut.

"Pengalaman selama 20 tahun terakhir dapat menjadi panduan yang baik. Segala jenis tekanan serta ancaman terhadap rakyat Afghanistan dalam 20 tahun terakhir telah gagal dan hanya meningkatkan krisis," kata Taliban dalam sebuah pernyataan, Rabu (31/8/2022) lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika