REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Komisaris militer wilayah Khabarovsk Rusia, Yuri Laiko dicopot dari jabatannya setelah setengah dari personel yang baru dimobilisasi dipulangkan karena tidak memenuhi persyaratan wajib militer (wamil). Mobilisasi untuk pertama kalinya itu merupakan perintah yang diberikan oleh Presiden Vladimir Putin pada 21 September.

"Dalam 10 hari, beberapa ribu warga negara kami menerima panggilan dan tiba di kantor pendaftaran militer," kata gubernur wilayah Khabarovsk di Timur Jauh Rusia, Mikhail Degtyarev dalam sebuah posting video di aplikasi pesan Telegram.

"Sekitar setengah dari mereka kami kembalikan ke rumah karena mereka tidak memenuhi kriteria seleksi untuk memasuki dinas militer," ujarnya.

Menurut dia, petugas pendaftaran mengirimkan surat panggilan kepada orang-orang yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat. Degtyarev mengatakan, pemecatan komisaris militer Yuri Laiko tidak akan mempengaruhi rencana mobilisasi yang ditetapkan oleh Putin.

Mobilisasi pria untuk berperang di Ukraina juga telah mendorong ribuan lainnya yang masuk usia wajib militer melarikan diri dari negara itu. Mereka merasa perlu menghindari wajib militer karena sering kali pemanggilan tampak tidak memperhatikan catatan dinas, kesehatan, status pelajar, bahkan usia.

Sekitar 2.000 orang telah ditangkap pada protes anti-perang di lebih dari 30 kota besar dan kecil. Beberapa dari mereka segera diberikan surat panggilan dan dinilai sebagai tindakan legal oleh pemerintah Rusia.

Penangan yang lebih baik dalam pemanggilan mobilisasi militer terjadi usai serangkaian protes dan pernyataan koreksi yang Putin sampaikan pada pekan lalu. Dia menyatakan, semua kesalahan yang dibuat dalam panggilan untuk memperkuat operasi militer Rusia di Ukraina harus diperbaiki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika