REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Amerika Serikat (AS) dan Meksiko mempersiapkan resolusi PBB yang akan mengesahkan misi internasional untuk membantu meningkatkan keamanan di Haiti.
Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield pada Senin (17/10/2022) mengatakan, dalam usulan tersebut misi akan dibatasi dalam waktu dan ruang lingkup dan dipimpin oleh negara mitra yang memiliki pengalaman.
Thomas-Greenfield tidak menyebutkan nama negara mitra yang akan memimpin misi internasional tersebut. Menurutnya, misi ini akan memiliki mandat untuk menggunakan kekuatan militer jika perlu.
Dia mengatakan resolusi ini sebagai tanggapan atas permintaan Perdana Menteri Haiti Ariel Henry dan Dewan Menteri Haiti pada 7 Oktober. Mereka meminta bantuan internasional untuk membantu memulihkan keamanan dan mengurangi krisis kemanusiaan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya menyerukan pengerahan pasukan aksi cepat oleh satu atau beberapa negara anggota PBB untuk membantu Polisi Nasional Haiti.
Haiti telah dicengkeram oleh inflasi, sehingga menyebabkan kenaikan harga makanan dan bahan bakar. Hal ini memperburuknya aksi protes yang telah membawa masyarakat ke titik puncak.
Kehidupan sehari-hari di Haiti mulai lepas kendali bulan lalu. Beberapa jam setelah perdana menteri mengatakan subsidi bahan bakar akan dihapuskan dan menyebabkan harga naik dua kali lipat, geng bersenjata memblokir pintu masuk ke terminal bahan bakar Varreux. Aksi ini menyebabkan kekurangan bahan bakar yang parah.
Ketidakstabilan politik di negara termiskin di Amerika Latin itu telah membara sejak pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moise tahun lalu. Hingga kini kasus pembunuhan itu masih belum terpecahkan. Haiti telah menghadapi protes oposisi yang menyerukan pengunduran dirinya atas tuduhan korupsi dan klaim bahwa masa jabatan lima tahunnya telah berakhir. Moise telah membubarkan mayoritas Parlemen pada Januari 2020 setelah gagal mengadakan pemilihan legislatif pada 2019 di tengah kekacauan politik.
Menteri Luar Negeri Haiti, Jean Victor Geneus mengatakan dia datang ke Dewan Keamanan PBB atas panggilan darurat dari orang-orang Haiti. Mereka ingin memberi tahu dunia bahwa mereka tidak hidup dengan tenang dan menderita.
"Haiti sangat membutuhkan dukungan kuat untuk membantu polisi membendung krisis kemanusiaan, menetralisir geng, menjamin distribusi bahan bakar dan memfasilitasi kembalinya kehidupan normal," ujar Geneus.
Thomas-Greenfield menyatakan, resolusi misi keamanan di Haiti akan digabungkan dengan resolusi yang akan memberlakukan embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan bepergian terhadap pemimpin geng berpengaruh Haiti, Jimmy Cherizier atau yang memiliki nama panggilan "Barbeque." Resolusi juga akan mentargetkan sanksi kepada individu dan kelompok Haiti lainnya yang terlibat dalam tindakan yang mengancam perdamaian, keamanan, atau Stabilitas di negara tersebut.
Beberapa diplomat menyatakan harapan untuk pemungutan suara pada resolusi sanksi pekan ini. Tetapi Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polanski, mengatakan, Moskow tidak dapat mendukung dengan tepat atau mendorong resolusi sanksi.
"Analisis mendalam dan negosiasi terperinci diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut ditujukan untuk memulihkan kendali pemerintah dan tidak dianggap seperti yang sering terjadi sebagai cara untuk menghukum seluruh negara dan rakyatnya," ujar Polanski.
Thomas-Greenfield menekankan, Amerika Serikat menyadari sejarah intervensi internasional di Haiti. Khususnya kekhawatiran tentang dewan yang mengizinkan tanggapan yang dapat mengarah pada peran penjaga perdamaian tanpa akhir.
Thomas-Greenfield mengatakan, Dewan Kecamatan PBB dan masyarakat internasional harus mencari jalan yang berbeda untuk menanggapi keamanan dan krisis kemanusiaan yang mengerikan di Haiti. "Bantuan internasional harus digabungkan dengan dukungan untuk dialog politik dan didukung oleh tekanan internasional yang berkelanjutan pada aktor yang mendukung aktivitas geng," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika