REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) dan Kanada mengirimkan kendaraan lapis baja dan taktis ke Haiti. Kendaraan untuk Kepolisian Nasional Haiti (HNP) itu untuk membantu mengatasi kelompok kriminal yang memperburuk krisis kemanusian di negara itu.
"Peralatan ini akan membantu HNP memerangi aktor-aktor kelompok kriminal yang mengobarkan kekerasan dan mengganggu aliran bantuan kemanusiaan yang sangat penting, menghalangi upaya untuk menahan penyebaran kolera," kata pemerintah AS dan Kanada dalam pernyataan bersama, Ahad (16/10/2022).
Pada Jumat (14/10/2022) lalu pejabat PBB mengatakan rakyat Haiti mengalami bencana kelaparan karena geng bersenjata memblokade terminal bahan bakar besar. Lebih dari 4 juta orang mengalami kelangkaan pangan parah.
Koalisi kelompok kriminal mencegah distribusi diesel dan bensin selama lebih dari satu bulan. Sebagai protes atas rencana pemotongan subsidi bahan bakar. Sebagian besar transportasi terhenti, sementara penjarahan dan baku tembak antara geng semakin biasa terjadi.
Juru bicara Kementerian Luar Negera AS mengatakan AS dan Kanada turun tangan dengan pengirimkan peralatan untuk pemerintah Haiti ketika pengiriman perusahaan tertunda. Ia menambahkan Washington akan terus membantu memperkuat kepolisian Haiti.
Berdasarkan rancangan resolusi Kamis (13/10/2022) lalu Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan mensaksi rezim di Haiti. Caranya dengan membekukan aset, melarang perjalanan dan mengembargo senjata siapa pun yang mengancam perdamaian, keamanan, atau stabilitas Haiti.
Dalam sebuah surat, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengusulkan satu atau beberapa negara mengirimkan "pasukan aksi cepat" untuk membantu kepolisian Haiti dalam menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok kriminal.
Rancangan resolusi AS-Meksiko akan mencatat surat Guterres dan mendorong "agar pasukan aksi cepat mulit-negara segera dikerahkan untuk membantu HNP, sesuai rekomendasi surat Sekretaris Jenderal."
Para diplomat mengatakan Dewan Keamanan yang terdiri dari 15 negara dapat menggelar pemungutan suara mengenai rancangan itu paling cepat Senin (17/10). Untuk bisa diadopsi resolusi harus disetujui minimal oleh sembilan negara dan tidak ada veto dari anggota permanen Dewan Keamanan PBB yakin Rusia, Cina, AS, Prancis atau Inggris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
