REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Korea Utara (Korut) mengatakan pada Selasa (8/11/2022), bahwa tidak pernah melakukan transaksi senjata dengan Rusia dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya. Amerika Serikat (AS) menuduh Korut memasok peluru artileri kepada Rusia untuk perang di Ukraina.
Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pekan lalu, Washington memiliki informasi yang mengindikasikan Pyongyang secara diam-diam memasok sejumlah peluru artileri kepada Moskow. Dia mengungkapkan, Korut berusaha untuk mengaburkan pengiriman dengan menyalurkannya melalui negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korut menyebut tuduhan itu sebagai rumor. Dia menegaskan Pyongyang tidak pernah memiliki urusan senjata dengan Moskow dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya di masa depan.
"Kami menganggap langkah AS seperti itu sebagai bagian dari upaya permusuhannya untuk menodai citra DPRK di arena internasional dengan menerapkan 'resolusi sanksi' ilegal dari (Dewan Keamanan PBB) terhadap DPRK," kata pejabat itu dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kantor berita pemerintah Korut KCNA.
Korut adalah satu-satunya negara yang mengakui kemerdekaan wilayah Ukraina yang memisahkan diri dan telah menyatakan dukungan untuk pencaplokan Rusia atas bagian-bagian Ukraina. "Korut jelas menggunakan perang Ukraina untuk mempererat hubungannya dengan Rusia," kata Victor Cha dari Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di AS.
Menurut keterangan Kirby, Washington sedang memantau untuk melihat apakah pengiriman telah diterima. Namun Washington akan mengawasi pengiriman tetapi tidak akan mencegat karena tidak percaya itu akan berdampak pada perang secara signifikan.
Cha menilai, AS memiliki kapasitas untuk melacak pengiriman atas pengiriman senjata Korut. Mencegat pengiriman untuk Rusia pun sebenarnya bisa membantu mengingat Rusia memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB dan dapat memblokir tindakan apa pun badan tersebut.
"Untuk menghindari pertengkaran militer, otoritas AS dapat berkoordinasi dengan negara-negara yang bersedia menahan kargo di bea cukai untuk mencegah mereka sampai ke medan perang," kata Cha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
