REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz memperingatkan bahwa, pemimpin partai sayap kanan Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir memiliki keinginan untuk membentuk milisi independen. Tuntutan Ben-Gvir selama negosiasi dengan Benjamin Netanyahu dalam membentuk koalisi pemerintahan baru mengancam akan mengambil alih kekuasaan Komando Pusat Angkatan Darat.

"Ada keinginan untuk membentuk milisi independen dari Ben-Gvir. Ini adalah kesalahan keamanan dan dapat merenggut nyawa manusia," ujar Gantz, dilaporkan Middle East Monitor, Rabu (30/11/2022).

Haaretz melaporkan, Ben-Gvir tidak pernah bertugas di militer. Namun dia akan menjabat sebagai menteri keamanan nasional dalam pemerintahan baru Netanyahu. Ben-Gvir juga dijanjikan bahwa, pemerintah akan menetapkan undang-undang yang memberinya kemampuan untuk menetapkan kebijakan bagi polisi, termasuk Polisi Perbatasan yang beroperasi di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Menurut Gantz, tuntutan sekutu sayap kanan Netanyahu untuk memiliki kendali atas administrasi sipil dan penegakan hukum di wilayah Palestina, dapat menyebabkan berakhirnya koordinasi keamanan dengan Palestina. Peran baru Ben-Gvir ini memungkinkan untuk menerapkan beberapa kebijakan garis keras terhadap warga Palestina. Dia dan sekutunya bisa memberikan kekebalan kepada tentara Israel menembak warga Palestina, mendeportasi anggota parlemen saingannya. Pemerintah pun dapat menjatuhkan hukuman mati pada warga Palestina yang dihukum karena menyerang orang Yahudi.

Ben-Gvir adalah murid seorang rabi rasis Meir Kahane yang dilarang oleh parlemen. Partai Kach Kahane dicap sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat (AS) sebelum dia dibunuh di New York pada 1990. Sebelum menjadi pengacara dan terjun ke dunia politik, Ben-Gvir sempat dihukum karena pelanggaran, termasuk menghasut rasisme dan mendukung organisasi teroris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika