REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Aviv Kohavi, menyatakan keprihatinan mendalam kepada Perdana Menteri terpilih Benjamin Netanyahu tentang rencana perubahan kebijakannya terhadap tentara. Kohavi menyampaikan keprihatinannya kepada Netanyahu atas undang-undang yang ditujukan untuk tentara dan kerugian yang dapat ditimbulkannya.
Secara khusus Kohavi menyoroti penunjukan pemimpin sayap kanan Itamar Ben-Gvir untuk mengambil kendali Polisi Perbatasan Tepi Barat. Langkah ini sebagai bagian dari peran menteri keamanan yang diperluas untuk bertanggung jawab atas kepolisian.
"Perubahan yang disepakati memutus rantai komando dan merusak kedaulatan jenderal Komando Pusat dan tanggung jawab IDF di (Tepi Barat)," ujar Kohavi, dilaporkan Middle East Monitor, Rabu (28/12/2022).
Seorang juru bicara militer berbicara kepada Times of Israel, mengatakan, keputusan terkait IDF akan dibuat setelah IDF menyajikan konsekuensi dan signifikansi dari keputusan tersebut. Netanyahu telah setuju untuk membentuk pemerintahan dengan partai sayap kanan seperti Religious Zionism, Otzma Yehudit, Noam, Shas dan United Torah Judaism.
Netanyahu bersama koalisinya memenangkan 64 kursi di Knesset dari 120 kursi dalam pemilihan November. Di bawah ketentuan draf perjanjian koalisi, menteri sayap kanan akan memegang posisi sensitif yang mengatur urusan Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
