REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Junta Myanmar mengumumkan amnesti bagi 7.000 tahanan untuk menandai hari kemerdekaan, Rabu (4/1/2023). Selain itu, tank, peluncur rudal dan mobil lapis baja menuju lapangan parade di ibu kota.
Dalam pengumumannya, junta mengatakan akan membebaskan 7.012 tahanan untuk menandai 75 tahun kemerdekaan Myanmar. Namun pengumuman itu tidak memerinci target amnesti akan mencakup mereka yang dipenjara sebagai bagian dari tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.
Juru bicara Junta Zaw Min Tun tidak menanggapi permintaan untuk mengomentari apakah Aung San Suu Kyi akan dipindahkan dari penjaranya ke tahanan rumah sebagai bagian dari amnesti atau tidak. Dalam pidatonya dihadapan pasukan yang berkumpul, kepala junta Min Aung Hlaing menuduh negara-negara tak dikenal campur tangan dalam urusan dalam negeri Myanmar sejak kudeta Februari 2021.
Sementara itu, junta juga mengatakan, berniat untuk menyelenggarakan pemilihan umum. "Militer bertemu dengan partai politik untuk berdiskusi tentang sistem pemilu perwakilan proporsional," katanya mengutip Channel News Asia, Rabu (4/1/2023), tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Myanmar mendeklarasikan kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada 4 Januari 1948, setelah perjuangan panjang yang diperjuangkan oleh Jenderal Aung San, menggulingkan ayah pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Junta telah membagikan ratusan penghargaan dan medali kepada para pendukungnya menjelang acara tersebut, termasuk kepada seorang biksu penghasut yang dikenal karena perannya dalam membangkitkan kebencian agama di Myanmar.
Wirathu, dijuluki The Buddhist bin Laden oleh Majalah Time pada tahun 2013 menyusul kerusuhan komunal yang mematikan. Ia dianugerahi gelar Thiri Pyanchi untuk "pekerjaan luar biasa untuk kebaikan persatuan Myanmar".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
