REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dokumen yang ditandai rahasia ditemukan di rumah mantan wakil presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence di Indiana pekan lalu. Menurut pengacara Greg Jacob, Pence pun telah menyerahkan catatan rahasia itu ke Biro Investigasi Federal (FBI).
Jacob mengirim surat ke Arsip Nasional pada 18 Januari untuk memberi tahu tentang dokumen tersebut dan dalam surat terpisah pada 22 Januari memberi tahu bahwa FBI datang ke rumah mantan wakil presiden untuk mengambilnya. Surat ini dilihat oleh Reuters pada Selasa (24/1/2023).
Penemuan tersebut menempatkan Pence bersama mantan Presiden Donald Trump dan Presiden Joe Biden setelah dokumen dengan tanda rahasia ditemukan di kediaman mereka. Jacob mengatakan dalam surat tertanggal 18 Januari kepada Arsip Nasional, bahwa karena sangat berhati-hati Pence telah melibatkan penasihat luar untuk meninjau catatan yang disimpan di rumahnya setelah laporan tentang materi yang ditemukan di kediaman Biden.
"Penasihat mengidentifikasi sejumlah kecil dokumen yang berpotensi mengandung informasi sensitif atau rahasia yang tersebar di seluruh catatan," ujar Jacob dalam surat tersebut.
"Wakil presiden Pence segera mengamankan dokumen-dokumen itu di brankas yang terkunci sambil menunggu arahan lebih lanjut tentang penanganan yang tepat dari Arsip Nasional," katanya menegaskan tidak meninjau isi dokumen setelah ditetapkan untuk diklasifikasikan.
Dalam surat terpisah tertanggal 22 Januari, Jacob mengatakan, Departemen Kehakiman melewati prosedur standar dan meminta kepemilikan langsung dokumen di kediaman Pence. Dengan persetujuan mantan wakil presiden, agen FBI datang ke rumahnya di Indiana pukul 21.30 pada 19 Januari untuk mengumpulkan dokumen yang disimpan di brankas.
Biden menyimpan dokumen rahasia dari masanya sebagai wakil presiden dan menyerahkan langsung. Sedangkan Trump menyimpan berkas dan menolak menyerahkan barang-barang tersebut sehingga terjadi penggerebekan FBI. Kedua tokoh tersebut menghadapi penyelidikan penasihat khusus oleh Departemen Kehakiman atas penanganan materi rahasia yang tidak tepat.
Selama masa transisi kepresidenan, catatan dari masing-masing pemerintahan seharusnya diserahkan ke Arsip Nasional AS. Menghapus atau menyimpan materi rahasia dengan sengaja adalah melanggar hukum. Kegagalan untuk menyimpan dan mengamankan materi rahasia dengan benar menimbulkan risiko keamanan nasional jika jatuh ke tangan yang salah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
