REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Otoritas kesehatan di provinsi barat daya Sichuan, China akan mengizinkan individu yang belum menikah untuk memiliki anak secara legal. Ini diputuskan dalam upaya terbaru pemerintah daerah untuk menyokong penurunan angka kelahiran.

"Mulai 15 Februari, pasangan yang sudah menikah dan setiap individu yang menginginkan keturunan akan diizinkan untuk mendaftar ke pemerintah tanpa batas jumlah anak yang dapat mereka daftarkan," kata Komisi Kesehatan Provinsi Sichuan dalam pernyataan di situs webnya, Senin (30/12/2023).

"Langkah ini bertujuan untuk mempromosikan pembangunan populasi jangka panjang dan seimbang," tambah pernyataan itu.

Aturan sebelumnya menetapkan bahwa hanya wanita menikah yang diizinkan secara hukum untuk melahirkan. Kendati begitu dengan tingkat pernikahan dan kelahiran yang turun ke rekor terendah dalam beberapa tahun terakhir, otoritas provinsi mengubah aturan 2019 untuk mencakup para lajang yang ingin memiliki anak.

Hingga saat ini, Komisi Kesehatan Provinsi Sichuan hanya mengizinkan pasangan menikah yang ingin memiliki hingga dua anak untuk mendaftar ke pihak berwenang setempat. Populasi China menyusut tahun lalu untuk pertama kalinya dalam enam dekade.

Ini dinilai sebagai perubahan bersejarah yang diperkirakan akan mengantarkan periode penurunan. Prospek itu mendorong pihak berwenang untuk meluncurkan insentif dan langkah-langkah untuk meningkatkan populasi.

Sebuah sistem registrasi nasional bagi pasangan untuk mendaftar ke otoritas lokal memastikan asuransi persalinan untuk menutupi tagihan medis. Sementara membiarkan wanita yang sudah menikah menyimpan gaji mereka selama cuti melahirkan.

Manfaat ini sekarang akan diperluas ke wanita dan pria lajang di Sichuan, yang menempati urutan ketujuh di negara tersebut dalam hal mereka yang berusia di atas 60 tahun, atau lebih dari 21% dari populasinya. Sebagian besar penurunan demografi China berasal dari kebijakan satu anak yang diberlakukan antara tahun 1980 dan 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika