REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Prospek perdamaian di Myanmar, terlebih kembali ke demokrasi, tampak lebih redup dari sebelumnya. Para ahli pesimis kondisi Myanmar akan berubah usai dua tahun tentara merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi meski terus ada perlawan.
Para ahli melihat kekuatan oposisi pemerintahan junta tetap bergerak dan melakukan perlawan dari mulai protes ringan hingga angkat senjata. Protes damai dalam sekalam kecil terjadi hampir setiap hari di seluruh negeri, tetapi pada peringatan 1 Februari 2021 dua poin menonjol.
Tingkat kekerasan terutama di pedesaan telah mencapai tingkat perang saudara. Kemudian gerakan akar rumput yang menentang kekuasaan militer telah terputus harapan dengan sebagian besar menahan para jenderal yang berkuasa.
Kekerasan meluas melampaui medan perang pedesaan dengan tentara membakar dan membom desa-desa, menggusur ratusan ribu orang dalam krisis kemanusiaan yang sebagian besar terabaikan. Kondisi hampir serupa juga terjadi di kota-kota, aktivis ditangkap dan disiksa dan gerilyawan kota membalas dengan pengeboman dan pembunuhan terhadap target yang terkait dengan militer.
Setelah persidangan tertutup, pemerintah mengeksekusi para aktivis yang dituduh melakukan “terorisme” dengan cara digantung.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik 2.940 warga sipil telah dibunuh oleh pihak berwenang sejak militer mengambil alih. Sedangkan 17.572 lainnya ditangkap dengan 13.763 di antaranya masih ditahan.
Jumlah kematian sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi karena kelompok tersebut umumnya tidak memasukkan kematian di pihak pemerintah militer dan tidak dapat dengan mudah memverifikasi kasus di daerah terpencil.
“Tingkat kekerasan yang melibatkan kombatan bersenjata dan warga sipil mengkhawatirkan dan tidak terduga,” kata aktivis politik veteran di pengasingan yang mendirikan Institut Perdamaian dan Keamanan Myanmar Min Zaw Oo.
"Skala pembunuhan dan kerusakan yang ditimbulkan terhadap warga sipil telah menghancurkan, dan tidak seperti yang pernah kita lihat di negara ini dalam ingatan baru-baru ini," ujarnya.
Ketika tentara menggulingkan Suu Kyi pada tahun 2021, mereka menangkapnya dan anggota tertinggi dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa. Suu Kyi menjalani hukuman penjara total 33 tahun setelah dinyatakan bersalah dalam serangkaian tuntutan politik yang dibawa oleh militer.
Tak lama setelah militer merebut kekuasaan dan membubarkan protes tanpa kekerasan dengan kekuatan mematikan, ribuan anak muda menyelinap pergi ke daerah pedesaan terpencil untuk menjadi pejuang gerilya. Beroperasi dalam “Pasukan Pertahanan Rakyat” atau PDF yang terdesentralisasi, mereka terbukti sebagai pejuang yang efektif, yang berspesialisasi dalam penyergapan dan kadang-kadang menduduki pos-pos tentara dan polisi yang terisolasi.
Kelompok ini mendapat banyak manfaat dari pasokan dan pelatihan yang diberikan oleh beberapa pemberontak etnis minoritas negara itu, seperti Organisasi Bersenjata Etnis (EAO). Kelompok ini telah memerangi tentara selama beberapa dekade untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar.
“Itu bukan hanya hal yang sangat berani untuk dilakukan. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan,” kata analis independen dan penasihat International Crisis Group Richard Horsey.
“Ini adalah hal yang sangat menantang untuk dilakukan, untuk menghadapi, Anda tahu, militer yang pada dasarnya telah berperang melawan pemberontakan (untuk) seluruh keberadaannya," ujarnya.
Analis independen lainnya dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di Myanmar David Mathieson mengatakan, kemampuan tempur oposisi adalah gambaran campuran dalam hal kinerja medan perang, organisasi, dan persatuan di antara mereka.
"Namun penting juga untuk mengingat dua tahun di mana tidak ada yang memprediksi bahwa mereka benar-benar akan seefektif sekarang. Dan di area tertentu, PDF telah menghadapi militer Myanmar dan, dalam banyak hal, mengungguli mereka di medan perang dalam hal penyergapan dan pertempuran sengit, mengambil alih pangkalan," ujarnya.
Tapi, pemerintahan militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing memiliki keunggulan, mulai dari persenjataan dan tenaga terlatih, tetapi juga dalam geografi. Tetangga utama Myanmar, Thailand, China, dan India memiliki kepentingan geopolitik dan ekonomi di Myanmar yang membuat status quo dengan sebagian besar mengamankan perbatasannya agar tidak menjadi jalur pasokan utama senjata dan pasokan lain untuk perlawanan.
Sementara sebagian besar dunia mempertahankan sanksi terhadap para jenderal dan pemerintah Myanmar, junta dapat mengandalkan perolehan senjata dari Rusia dan China.
Ikuti Whatsapp Channel Republika