REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Turki menyampaikan protes kepada Twitter pada Rabu (8/2/2023). Wakil Menteri Transportasi dan Infrastruktur Turki Omer Fatih Sayan meminta tanggung jawab perusahan media sosial itu terhadap disinformasi, laporan palsu, kampanye bantuan palsu, akun palsu, dan berbagi informasi yang salah tentang bencana gempa bumi.

Sayan mengadakan pertemuan konferensi video dengan dua pejabat Twitter, Kepala Global Strategi Kebijakan Publik Geopolitik dan Ekonomi John Hughes dan Pimpinan Eropa untuk tim Urusan Pemerintah Global Twitter Ronan Costello. Dalam pertemuan tersebut, wakil menteri menunjukkan tugas Twitter untuk membendung disinformasi.

Disinformasi yang beredar di Twitter, menurut informasi yang diperoleh Anadolu Agency, dapat menimbulkan kepanikan dan kekacauan di masyarakat. Kerja sama aktif untuk mencegah disinformasi di media sosial juga dibahas dalam pertemuan tersebut bersamaan dengan kewajiban hukum Twitter di bawah hukum Turki.

Pertemuan itu terjadi dua hari setelah Direktur Komunikasi Fahrettin Altun meminta platform media sosial menunjukkan sikap bertanggung jawab setelah gempa bumi mematikan yang melanda wilayah selatan Turki pada awal pekan ini. Belakangan, menurut sumber yang berbicara tanpa menyebut nama, pejabat Twitter berkomitmen terlibat dalam kerja sama yang lebih besar dengan Turki dalam perang melawan disinformasi.

Para petinggi Twitter kabarnya mengatakan akan lebih sensitif terkait langkah-langkah yang akan diambil terhadap postingan yang melanggar hak pribadi. Mereka akan bertindak atas informasi yang mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda, sejalan dengan undang-undang di Turki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika