REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Pemerintah Cina mendesak Amerika Serikat (AS) mencabut sanksi terhadap Suriah. Hal itu agar Suriah dapat menerima bantuan internasional pasca gempa dahsyat yang mengguncang negara tersebut.
“Setelah bencana tersebut, AS harus mengesampingkan obsesi geopolitik dan segera mencabut sanksi sepihak terhadap Suriah, untuk membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan ke Suriah,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina Mao Ning dalam pengarahan pers, Rabu (8/2/2023), dikutip laman resmi Kemenlu China.
Dia mengingatkan, gempa dahsyat terjadi ketika Suriah masih dibekap krisis kemanusiaan akibat konflik sipil selama 12 tahun. “PBB dan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah telah menyerukan bantuan darurat ke Suriah untuk menghindari kerusakan lebih lanjut dari situasi kemanusiaannya,” ujar Mao.
Mao mengatakan, AS telah lama terlibat dalam krisis Suriah. “Serangan militernya (AS) yang sering dan sanksi ekonomi yang keras telah menyebabkan korban sipil yang sangat besar dan merampas sarana penghidupan warga Suriah,” ucapnya.
Pada Senin (6/2/2023) lalu sekitar pukul 04:17 pagi, gempa bermagnitudo 7,8 mengguncang Turki. Menurut otoritas penanggulangan bencana Turki, AFAD, pusat gempa berada di Distrik Pazarcik di Provinsi Kahramanmaras. Gempa terjadi pada kedalaman tujuh kilometer.
Beberapa menit kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,4 dan 6,5 yang berpusat di Nurdagi, Provinsi Gaziantep. Selain di Gaziantep, gempa susulan turut terasa di beberapa wilayah lainnya di Turki, antara lain Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyama, Malatya, Osmaniye, Hatay, dan Kilis. Turki mencatatkan lebih dari 70 gempa susulan.
Suriah juga turut diguncang dan terdampak oleh gempa yang berpusat di Turki. Terdapat lima wilayah di Suriah yang terdampak masif oleh gempa Turki, yakni Aleppo, Latakia, Hama, Homs, dan Tartus.
Sejauh ini, Turki telah melaporkan setidaknya 12.391 korban tewas akibat gempa. Sementara Suriah mencatatkan sedikitnya 2.992 korban jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
