REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS – Uni Eropa enggan disebut gagal memberikan bantuan memadai kepada korban gempa di Suriah. Negara yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad itu diketahui tengah berada di bawah sanksi Barat, termasuk Amerika Serikat (AS), karena dinilai melakukan kekejaman terhadap rakyatnya.
Utusan Uni Eropa untuk Suriah Dan Stoenescu mengatakan, negara anggota perhimpunan Benua Biru telah mengumpulkan lebih dari 50 juta euro untuk bantuan dan misi penyelamatan di Suriah. Uni Eropa hendak menyalurkan bantuan tak hanya ke wilayah yang dikuasai kelompok oposisi, tapi juga pemerintah Suriah.
“Benar-benar tidak adil dituduh tidak memberikan bantuan. Padahal sebenarnya, kami terus melakukan hal itu selama lebih dari satu dekade dan kami melakukan lebih banyak lagi (bantuan) selama krisis (akibat) gempa,” ujar Stoenescu, Ahad (12/2/2023).
Stoenescu mengungkapkan, Uni Eropa mendorong negara anggotanya memberikan bantuan kepada Suriah. Dia menekankan, sanksi tidak menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Damaskus. Menurutnya, Uni Eropa sudah memprediksi ada mitra kemanusiaan yang meminta pengecualian sanksi agar dapat menyalurkan bantuan ke Suriah.
Stoenescu mengisyaratkan tidak akan menghalang-halangi upaya lembaga atau organisasi kemanusiaan. “Semakin banyak narasi sanksi dilakukan, semakin banyak aktor jujur yang ingin membantu terhambat dan takut untuk terlibat dalam upaya kemanusiaan internasional,” ucapnya.
Dia mengatakan, saat ini Uni Eropa mencari “perlindungan memadai” agar bantuan yang disalurkan ke Suriah menjangkau orang-orang rentan. “Kami mengimbau pihak berwenang di Damaskus untuk tidak mempolitisasi pengiriman bantuan kemanusiaan, dan untuk terlibat dengan iktikad baik dengan semua mitra kemanusiaan dan badan-badan PBB untuk membantu masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Suriah meminta bantuan PBB untuk menangani krisis pascabencana gempa yang mengguncang negara itu pada 6 Februari lalu. Sejauh ini Suriah telah melaporkan lebih dari 3.500 kematian akibat gempa tersebut. Krisis di sana teramplifikasi karena konflik sipil yang pecah pada 2011 pun masih berlangsung hingga kini. Puluhan juta warga Suriah telah mengungsi ke berbagai negara akibat perang yang tak kunjung usai.
Suriah mengatakan, semua bantuan untuk korban gempa yang hendak disalurkan ke wilayahnya harus dilakukan dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dan dikirim dari dalam negara tersebut. Mereka menyoroti soal pengiriman bantuan lewat perbatasan Turki dan dikirim ke wilayah yang dikuasai kelompok oposisi bersenjata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika