REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan Jepang harus menyebar momentum kenaikan gaji di seluruh negeri untuk mengatasi lonjakan inflasi. Hal ini disampaikan setelah negosiasi tahunan dengan buruh selesai pekan lalu.
Selama bertahun-tahun upah di Jepang tumbuh lambat karena perusahaan menumpuk uang mereka dengan hati-hati sambil menekan biaya tenaga kerja. Meski pemerintah sudah menekan perusahaan-perusahaan itu untuk menaikan gaji karyawan.
Pemerintah menguatkan fokus pada kenaikan upah untuk menstimulasi konsumsi swasta yang mencakup lebih dari setengah perekonomian Jepang. Berharap langkah ini memicu siklus pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan yang positif di bawah agenda kapitalisme baru Kishida.
"Di atas itu semua, perlu menaikan upah untuk mengalahkan kenaikan harga," kata Kishida saat menjabarkan kebijakannya pada tahun ini di pertemuan tahunan Partai Demokrasi Liberal (LDP), Ahad (26/2/2023).
"Gelombang kenaikan gaji harus disebarkan ke perusahaan-perusahaan kecil dan di daerah untuk memperkuat persaingan di tengah panasnya kompetisi untuk menarik tenaga kerja," kata Kishida.
Selain mencapai "kenaikan gaji struktural" Kishida juga berjanji melanjutkan langkah untuk menahan kenaikan harga pangan dan energi untuk meringankan dampak inflasi pada rumah tangga.
Kepala organisasi lobi bisnis terbesar di Jepang, Keidanzen, Masakazu Tora mendukung kenaikan gaji.
"Sekarang merupakan tahapan penting untuk membangkitkan kekuatan ekonomi, kenaikan gaji struktural dan investasi sumber daya manusia sangat penting," katanya.
Jajak pendapat 33 ekonom Jepang yang dilakukan Japan Economic Research Center (JERC) menunjukkan tahun ini perusahaan-perusahaan besar diperkirakan akan menaikan gaji karyawannya ke tingkat tertinggi dalam 26 tahun terakhir atau rata-rata 2,85 persen.
Namun angka itu masih jauh lebih lambat dibandingkan inflasi konsumen. Konfederasi Serikat Dagang Jepang, Rengo menginginkan kenaikan antara 4,2 sampai 5 persen.
Namun ekonom, pemerintah dan pengusaha kecil mengatakan perusahaan-perusahan kecil yang menyediakan sebagian besar lapangan kerja tidak mampu menaikan upah karyawan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika