REPUBLIKA.CO.ID., TRENTON -- Kanada mengumumkan telah melarang TikTok dari semua perangkat pemerintah pada Senin (27/2/2023) karena alasan keamanan dan itu bisa menjadi awal dari tindakan keras lebih lanjut, kata Perdana Menteri Justin Trudeau.

"Ini mungkin langkah pertama, mungkin satu-satunya langkah yang perlu kami ambil, tetapi setiap langkah kami akan memastikan bahwa kami menjaga keamanan warga Kanada," kata Trudeau kepada wartawan pada Senin.

"Jelas kami menganggap sangat serius kebebasan berekspresi, kebebasan warga Kanada secara online seperti yang mereka inginkan," katanya.

"Tetapi kami juga memiliki prinsip yang sangat penting seputar perlindungan data, perlindungan keselamatan dan keamanan warga Kanada yang akan selalu kami tingkatkan."

Larangan itu mulai berlaku pada Selasa (28/2/2023). TikTok dimiliki oleh perusahaan teknologi ByteDance Beijing dan muncul kekhawatiran atas perusahaan induk yang mengizinkan pemerintah China mengakses informasi pengguna pribadi TikTok.

Langkah tersebut mengikuti penyelidikan terhadap TikTok yang diumumkan oleh pemerintah Kanada pekan lalu.

Temuan dari penyelidikan tersebut adalah bahwa aplikasi tersebut "menghadirkan tingkat risiko yang tidak dapat diterima terhadap privasi dan keamanan," kata Mona Fortier, Presiden dewan Keuangan Kanada, dalam sebuah pernyataan.

Larangan Kanada mengikuti jejak pemerintah lain. Komisi Eropa dan Dewan Eropa melarang aplikasi tersebut, dan mayoritas pekerja federal Amerika juga dilarang memiliki perangkat tersebut di ponsel pemerintah mereka.

Kongres AS sedang mempelajari undang-undang yang akan melarang TikTok di seluruh negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika