Masih menjadi tantangan bagi gerakan United Liberation Movement for West Papua [ULMWP] untuk mendapatkan pengakuan politik dari beberapa anggota Melanesian Spearhead Group (MSG), seperti Papua Nugini dan Fiji.
Selama satu dekade terakhir, kedua negara tersebut memilih untuk terus mengakui kedaulatan Republik Indonesia.
Tetapi pergantian pemerintahan di Fiji membuka kesempatan bagi Benny Wenda, ULMWP untuk bertemu dengan Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka di Nadi, pekan lalu.
"Kali ini kita disambut oleh Perdana Menteri yang terhormat," ujar Benny kepada ABC Pacific Beat.
"Saya rasa ini jadi delegasi Papua Barat pertama yang diterima oleh Perdana Menteri Rabuka."
Sudah 10 tahun ULMWP mengajukan permohonan untuk menjadi anggota di kelompok MSG dan hingga saat ini hanya mendapatkan status sebagai pengamat, sama seperti Timor Leste.
MSG beranggotakan negara-negara Melanesia, termasuk New Caledonia, Kepulauan Solomon, bahkan Indonesia yang sudah menjadi anggota sejak tahun 2015.
Indonesia dilaporkan telah menyampaikan protes atas pertemuan PM Rabuka dengan Benny Wenda.
Seperti yang dikutip dari media multibahasa, Benar News, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan pihaknya telah memberikan "nota diplomatik" kepada Fiji.
"Kurang lebihnya dalam nota tersebut Indonesia menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas pertemuan PM Fiji dengan seseorang yang mengklaim secara sepihak mewakili masyarakat Papua di Indonesia," ujar Teuku kepada Benar News, awal pekan lalu.
Papua Barat bernegosiasi jadi negara anggota
Dr Camellia Webb Gannon, Koordinator dari Proyek Papua Barat di University of Wollongong, Australia, mengatakan pertemuan Benny dengan PM Rabuka memberikan sebuah arti baru soal Papua Barat.
"Fakta bahwa PM Rabuka memutuskan untuk bertemu dengan Benny Wenda sebagai pemimpin ULMWP menunjukkan kepemimpinan Fiji jelas memiliki perspektif baru dan minat baru di Papua Barat dengan cara yang belum pernah dilakukan Fiji dalam beberapa waktu." ujarnya.
Menurut Dr Gannon, ia melihat PM Papua Nugini, James Marape, dan PM Fiji Sitiveni Rabuka masih menghormati Indonesia sebagai sebuah kedaulatan yang meliputi Papua Barat.
"Selama beberapa tahun terakhir, Fiji dan Papua Nugini mengambil sikap jika mereka menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua Barat," jelas Dr Gannon.
"
"Dan karena sikap ini, ada kebisuan atau kurangnya komentar yang jelas tentang penderitaan yang dialami Papua Barat sehubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah mereka."
"
"Tapi apa yang dicoba dilakukan Benny Wenda adalah menegosiasikan status keanggotaan penuh Papua Barat di Melanesian Spearhead Group, sesuatu yang sudah diblokir selama 10 tahun oleh beberapa negara Melanesia," jelas Dr Gannon.
Australia, Fiji, Papua Nugini masih mengakui Papua di bawah kedaulatan Indonesia
Dr Gannon menambahkan meski negara-negara tersebut tidak mendukung kemerdekaan Papua Barat, tetapi mereka mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia dan ini menjadi masalah yang ingin ditangani oleh negara-negara Melanesia.
Ini disampaikan oleh PM Marape, yang mengatakan masalah di Papua Barat sudah beberapa kali muncul dan dibahas dalam pertemuan mereka.
"Kami bersimpati dengan Melanesia yang berada di satu sisi, tapi ada lebih banyak juga yang berada di sisi lain," kata PM Marape dalam sebuah acara yang digelar di Suva.
"Saat ini, Papua Barat, bagi kami adalah tetap menjadi bagian dan paket dari Indonesia."
"Kami mengakui jika ada masalah-masalah hak asasi manusia, yang akan diselesaikan dengan konteks hak asasi. Tapi untuk soal kedaulatan, Papua Barat tetap masih jadi bagian Indonesia."
Fiji juga mengambil sikap yang sama.
"Kami sama-sama menghormati kedaulatan Indonesia," ujar PM Rabuka.
Australia mengatakan sikap mereka soal Papua Barat tidak berubah, seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, Australia akan mempertahankan "status quo."
"Australia di bawah pemerintahan yang silih berganti sudah jelas posisinya," kata Penny.
"Kami mengakui kedaulatan Indonesia dalam kaitannya dengan Papua. Dan itu adalah posisi yang mencerminkan posisi bipartisan, termasuk oposisi, yang mencerminkan usaha dan komitmen kami terhadap Perjanjian Lombok dan kami akan tetap berkomitmen untuk itu."
Meski negara-negara ini sudah mengambil sikap di hadapan publik, Benny merasa ada perubahan besar yang terjadi di balik layar, serta ada momentum dalam mengkampanyekan tujuan otonomi.
"Saat ini banyak organisasi yang berbasis di sini mengadakan pertemuan besar, mereka mendukung keanggotaan penuh dan menuntut pemimpin negara Melanesia untuk memberikan keanggotaan penuh kepada Papua Barat."
Artikel ini diproduksi oleh Erwin Renaldi dari Program Pacific Beat
Ikuti Whatsapp Channel Republika