REPUBLIKA.CO.ID, HANOI – Majelis Nasional Vietnam telah memilih Vo Van Thuong (52 tahun) sebagai presiden baru negara tersebut, Kamis (2/3/2023). Dia dipilih setelah dinominasikan oleh Partai Komunis Vietnam.
Menurut portal daring parlemen Vietnam, Thuong terpilih dengan menghimpun 98,38 persen dukungan. Dalam pidato perdananya sebagai presiden di parlemen, Thuong menegaskan, dia akan melanjutkan perang melawan korupsi.
“Saya akan benar-benar setia kepada tanah air, rakyat, dan konstitusi, berjuang memenuhi tugas yang diberikan oleh partai, negara, dan rakyat,” ujarnya.
Thuong merupakan anggota termuda di Politbiro Partai Komunis Vietnam. Dia secara luas dianggap dekat dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong, tokoh terkuat di Vietnam dan merupakan pencetus kampanye pemberantasan korupsi.
Pada Januari lalu, Nguyen Xuan Phuc mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Vietnam. Keputusan itu diambil setelah Partai Komunis Vietnam menyalahkannya atas pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan pejabat-pejabat di bawah kendalinya.
"Sepenuhnya menyadari tanggung jawabnya di hadapan partai serta rakyat, dia (Nguyen) mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari posisi yang ditugaskan, berhenti dari pekerjaannya dan pensiun," kata Pemerintah Vietnam dalam sebuah pernyataan, mengutip Komite Pusat Partai Komunis Vietnam, 17 Januari lalu.
Meski memutuskan mengundurkan diri, Pemerintah Vietnam tetap memuji prestasi Nguyen yang sebelumnya juga sempat menjabat perdana menteri. “Sebagai perdana menteri periode 2016-2021, dia telah melakukan upaya besar dalam memimpin, mengarahkan, dan mengelola pencegahan serta pengendalian epidemi Covid-19, mencapai hasil yang penting,” katanya.
Keputusan mendadak Nguyen Xuan Phuc mundur sebagai presiden Vietnam diduga ada kaitannya dengan keterlibatan istri dan kerabatnya dalam skandal korupsi alat tes Covid-19 di negara tersebut. Nilai korupsinya ditaksir mencapai 170 juta dolar AS.
“Saya pikir alasan utamanya (Nguyen mundur) adalah istri dan beberapa anggota keluarganya diduga terlibat dalam beberapa skandal korupsi,” kata Dr Le Hong Hiep, rekan senior dan koordinator Vietnam Studies Programme di ISEAS – Yusof Ishak Institute, dikutip laman Channel News Asia, 20 Januari lalu.
Namun Partai Komunis Vietnam, kata Le, tak menyinggung tentang praktik korupsi tersebut dalam keterangannya terkait mundurnya Nguyen Xuan Phuc. “Saya pikir mereka ingin menyelamatkan mukanya dan untuk melindungi reputasi partai serta citra publik," ucapnya.
Pada awal pandemi Covid-19 bulan Maret 2020, Vietnam mengumumkan alat uji Covid-19 produksi lokal pertamanya yang memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut para peneliti program tersebut, dengan dana 800 ribu dolar AS dari kas negara, proyek bersama antara Akademi Medis Militer dan perusahaan swasta Viet A akan membuat alat tes lebih murah untuk diproduksi.
Namun, menurut penyelidikan, proyek itu ternyata menjadi salah satu penipuan terbesar dalam sejarah Vietnam. Sebelum kasus terungkap, jutaan alat tes palsu telah dijual dengan harga yang digelembungkan ke pusat pengendalian penyakit di 62 dari 63 provinsi dan kota di seluruh Vietnam.
Pihak berwenang mengatakan bahwa penipuan tersebut dimungkinkan oleh suap dan dukungan dari politisi. Itu adalah salah satu kasus korupsi paling menggemparkan di Vietnam yang menyebabkan menteri kesehatan Nguyen Thanh Long serta menteri sains dan teknologi Chu Ngoc Anh ditangkap.
Skandal itu merupakan salah satu dari beberapa yang menjadi sasaran utama kampanye anti-korupsi Vietnam yang semakin intensif. Tokoh yang menggencarkan pemberantasan korupsi di sana adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Throng.
Skandal lain yang mengejutkan Vietnam melibatkan penerbangan dalam proses memulangkan warga Vietnam yang terdampar di luar negeri selama pandemi. Semua kasus ini terjadi di bawah pengawasan Nguyen Xuan Phuc selama menjabat sebagai perdana menteri Vietnam hingga April 2021. Setelah itu dia terpilih sebagai presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
