REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi mengangkat isu palestina dalam pertemuan menlu G-20 di New Delhi, India, yang berlangsung Kamis (2/3/2023). Menurut dia, dunia telah mengesampingkan penderitaan rakyat Palestina.
Dalam sesi pembahasan tentang kemanusiaan di pertemuan menlu G-20, Retno menyoroti bagaimana perang dan konflik telah membawa masalah kemanusiaan luar biasa. Contohnya di Myanmar, Palestina, Afghanistan, dan Ukraina.
“Baik secara individu maupun kolektif, saya tekankan bahwa negara anggota G-20 harus terus memfokuskan kerja nyatanya pada the wellbeing of the people. Saya sengaja memberikan satu contoh betapa dunia telah mengesampingkan penderitaan yang dialami oleh bangsa Palestina,” kata Retno, seperti diterangkan dalam siaran pers yang dirilis Kementerian Luar Negeri, Jumat (3/3/2023).
Menurut Retno, banyak sekali negara mengadopsi standar ganda dalam masalah Palestina. “Saya contohkan, dalam pembukaan pertemuan Dewan HAM (PBB) di Jenewa beberapa hari lalu, tidak ada satu pun pembicara pada acara pembukaan menyinggung masalah Palestina. Saya juga menekankan pentingnya G-20 dan dunia menghentikan ketidakadilan ini,” ujar Retno.
Menurut Retno, pertemuan menlu G-20 di New Delhi berlangsung di tengah kondisi dunia yang penuh dengan tantangan sama seperti tahun lalu. Tantangan tersebut antara lain ekonomi dunia berada di titik terendah dalam dua dekade terakhir, memanasnya tensi geopolitik, dan perbedaan sikap yang dinamis antarnegara besar.
“Sebagai anggota dari Troika bersama India dan Brasil, Indonesia terus memainkan peran sebagai jembatan agar perbedaan sikap di antara negara G-20 tidak mengganggu kerja G-20 pada tingkatan yang lain,” kata Retno.
Pertemuan menlu G-20 di India terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama membahas mengenai multilateralisme, keamanan pangan dan energi, serta kerja sama pembangunan. Sementara sesi kedua membahas tentang perlawanan terorisme, bantuan kemanusiaan dan bencana, serta global skills mapping.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
