Selasa 14 Mar 2023 00:15 WIB

Sekjen ASEAN: Mata Uang Bersama Bukan Prioritas Saat Ini

Pemulihan pascapandemi menjadi prioritas ASEAN sekarang ini.

Red: Esthi Maharani

Foto: Indonesian Presidential Palace via AP

Dalam foto yang dirilis Istana Kepresidenan RI ini, Presiden Joko Widodo (tengah) berfoto bersama para Menlu se-Asia Tenggara, dari kiri ke kanan; Menlu Filipina Enrique Manalo, Menlu Singapura Vivian Balakrishnan, Menlu Thailand Don Pramudwinai, Menlu Vietnam Bui Thanh Son, Menlu RI Retno Marsudi, Widodo, Menlu Laos Saleumxay Kommasith, Menlu Kedua Brunei Erywan Yusof, Menlu Kamboja Menteri Prak Sokhonn, Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn selama pertemuan mereka menjelang Pertemuan Dewan Koordinasi Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), di Istana Merdeka di Jakarta, Indonesia, Jumat, 3 Februari, 2023. Para menteri luar negeri Asia Tenggara bertemu di ibu kota Indonesia pada hari Jumat untuk pembicaraan yang akan didominasi oleh situasi yang memburuk di Myanmar meskipun ada agenda yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi serta kerja sama di bidang keuangan dan kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kao Him Hourn mengatakan keseragaman mata uang dan persatuan moneter atau monetary union di kawasan bukanlah prioritas saat ini, mengingat banyaknya agenda lain yang ingin diwujudkan organisasi tersebut.

Saat mengisi kuliah umum di Universitas Pelita Harapan di Tangerang, Senin (13/3/2023), Hourn mengatakan bahwa pemulihan pascapandemi menjadi prioritas ASEAN sekarang ini.

"Saya kira gagasan soal persatuan moneter sudah dibahas sejak 10 tahun bahkan 20 tahun yang lalu. Namun, perjalanannya masih sangat jauh karena kami memiliki prioritas lain," ucap Hourn dalam kuliah umum yang diikuti secara daring di Jakarta.

Selain pemulihan pascapandemi, Hourn menyebut beberapa agenda lain yang juga menjadi prioritas untuk segera diwujudkan, seperti konektivitas ASEAN, penerapan ekonomi biru atau blue economy, serta meningkatkan perdagangan antar negara-negara ASEAN.

"Ini yang menjadi prioritas. Terkait persatuan moneter, saya kira itu masih terlalu membingungkan," kata Hourn.

Meski demikian, Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini telah mengusulkan pengembangan regional payment connectivity guna mendukung pembayaran lintas batas.

Lima bank sentral di Asia Tenggara yaitu Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT) bahkan telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan.

Kerja sama itu akan mengintegrasikan infrastruktur pembayaran digital masing-masing, termasuk QR lintas negara dan fast payment.

Sejak regional payment connectivity disepakati pada November 2022, QRIS lintas negara saat ini baru bisa digunakan di Thailand.

Ikuti Whatsapp Channel Republika